TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab sindiran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil Polisi.

Menurut Mahfud, sejak dulu memang ada dilema yang dialami pemerintah dalam menghadapi kritik yang dilancarkan kelompok masyarakat tertentu.

"Menurut saya sejak dulu itu ada dilema bagaimana agar orang mengkritik itu tidak dipanggil polisi karena sejak zaman Pak JK aktif di wakil presiden, masih menjadi wakil presiden kritik juga berseliweran dan pemerintah dihadapkan pada dilema. Kalau ditindak dibilang diskriminatif, kalau tidak ditindak itu menjadi liar," kata Mahfud dalam rekaman video kepada awak media, Minggu (14/2/2021).

"Di zaman Pak JK itu kita masih ingat ada misalnya saracen, ada moslem cyber army yang hampir setiap hari itu nyerang pemerintah," imbuhnya.

Baca juga: Di Acara PKS, Jusuf Kalla Bertanya Bagaimana Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Mahfud memahami pernyataan JK tersebut bukan berarti jika masyarakat menyampaikan kritik lantas dipanggil Polisi.

Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan kritik, jika diperlukan bagi perbaikan pemerintahan.

"Pernyataan presiden bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan silakan mengkritik itu merupakan sikap yang sungguh-sungguh menjadi sikap dasar pemerintah di dalam mengelola negara," ucapnya.

"Silakan kritik karena pemerintahan yang sehat, pemerintahan demokratis yang sehat itu yang memang terbuka terhadap kritik," imbuhnya.

Sebelumnya Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat terus mengkritik pemerintah.

"Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata Jusuf Kalla dalam acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2/2021) dikutip dari Kompas.TV.

Hal itu tersebut, kata Jusuf Kalla (JK), harus diupayakan agar kritik terhadap pemerintah tidak berujung pada pemanggilan oleh kepolisian.

Menurut JK, kritik sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.

"Harus ada check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaannya," katanya.

Di acara diskusi virtual bertema "Mimbar Demokrasi Kebangsaan" ini, JK juga mengingatkan kepada PKS sebagai partai oposisi untuk melakukan kritik kepada pemerintah.

Karena keberadaan oposisi penting untuk menjaga kelangsungan demokrasi.

"PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu. Agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah."

"Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik," tutur JK.

Diingatkan JK, indeks demokrasi di Indonesia saat ini dinilai menurun menurut The Economist Intelligence Unit (EIU).

"Tentu ini bukan demokrasinya yang menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu," ujarnya.

Menurutnya, ada hal-hal obyektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Masalah utama dalam demokrasi itu disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri. Sehingga demokrasi tidak berjalan dengan baik.

"Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa? Menjadi bupati dan calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal. Maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi."

"Di situlah terjadinya menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi," papar JK.