Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mahfud MD Bahas Pemekaran Wilayah dan Penegakan Hukum Terkait Dana Otsus dengan Tokoh Papua

Bahas penegakan hukum di Papua termasuk dugaan dana otsus Papua yang diselewengkan, unsur penegak hukum akan segera melakukan penegakan hukum di Papua

Mahfud MD Bahas Pemekaran Wilayah dan Penegakan Hukum Terkait Dana Otsus dengan Tokoh Papua
YouTube Kemenko Polhukam RI
Menko Polhukam, Mahfud MD 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman Mahfud MD bersama sejumlah tokoh masyarakat Papua membahas terkait pemekaran wilayah dan penegakan hukum terhadap pejabat daerah yang diduga menyelewengkan dana Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua).

Terkait penegakan hukum di Papua, Mahfud mengatakan akan menindaklanjuti dan telah mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri agar penegakan hukum segera melakukan penegakan hukum di Papua.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat menerima audiensi dari Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Provinsi Papua di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta pada Senin (22/02/2021).

"Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti," kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam pada Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Wakil Ketua DPD: Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Otsus Papua Mesti Mendapat Perhatian Semua Pihak

Baca juga: Polri Tindak Lanjuti Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua

Terkait berbagai usulan lain termasuk pemekaran provinsi, Mahfud menegaskan akan menindaklanjutnya dengan dua langkah. 

Pertama, kata dia, proses legislasi yang nanti akan disampaikan ke tim melalui Kemendagri.

"Kedua, saya sudah minta deputi satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala derah dan tokoh masyarakat tadi," kata Mahfud.

Tokoh masyarakat Papua, Pendeta Albert Yoku dalam forum tersebut meminta agar dilakukan penegakan hukum bagi pejabat-pejabat pemerintah daerah yang menyalahgunakan dana otsus Papua. 

"Kami harap mesti ada penegakan hukum di Papua, terutama pejabat-pejabat pemerintah di daerah serta semua yang menyalahgunakan dana Otsus," kata Albert Yoku yang juga bagian dari tim pemekaran Provinsi Papua.

Menurut Albert, otsus Papua adalah berkah besar dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas