Pengamat: Wacana KLB Partai Demokrat Harus Jadi Bahan Introspeksi Internal
Siti Zuhro menegaskan, wacana yang diusulkan senior dan pendiri Partai Demokrat terkait Kongres Luar Biasa patut menjadi bahan introspeksi internal.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menegaskan, wacana yang diusulkan senior dan pendiri Partai Demokrat terkait Kongres Luar Biasa (KLB) patut menjadi bahan introspeksi internal.
Menurutnya, satu di antara masalah besar bagi partai politik (parpol) adalah suksesi.
Sebab kompetisi di internal parpol tidak dibuka secara transparan dan akuntabel.
"Merit system belum menjadi tradisi. Karena promosi kader masih menonjolkan pola kolutif dan nepotis. Celakanya lagi, ketua umum bukan sebagai manajer partai," kata Zuhro saat dihubungi wartawan, Selasa (23/2/2021).
Baca juga: Max Sopacua Dorong Digelar KLB, Demokrat: Memangnya Punya Hak Suara dari Mana?
Zuhro mengatakan, konflik di internal partai merefleksikan adanya kekecewaan atau ketidakpuasan.
Karena itu, partai harus menegakkan peraturan dan keadilan, khususnya dalam proses suksesi.
"Para elite dan pengurus partai harus menegakkan political commitment dan law enforcement dalam membangun partai agar transparansi dan akuntabilas bisa dihadirkan," ucapnya.
Namun, Zuhro mengatakan, proses suksesi harus mengacu pada AD/ART partai agar tak ada peraturan yang dilanggar.
Baca juga: Pendiri PD: SBY Buat Demokrat Jadi Partai Keluarga
Menurutnya KLB digelar karena adanya kondisi yang luar biasa atau karena ada friksi yang besar di internal partai.
Ia pun menyebut jika perbaikan Partai Demokrat sangat diperlukan agar partai berlambang Mercy itu tidak mempraktikan model partai kekeluargaan.
"Ada ketidakpuasan beberapa kader atau mungkin mantan kader terhadap pola pengelolaan Demokrat sekarang ini tak berarti hrs dimaknai KLB. Perbaikan Demokrat sangat diperlukan agar partai ini tidak mempraktikkan model partai kekeluargaan," ujarnya.
Baca juga: AHY Pastikan Demokrat Akan Berdayakan Perempuan dan Anak Muda Indonesia dalam Politik
"Parpol harus terbuka untuk semua kader dan hak otonom kader harus dijamin bila partai ingin maju. Partai tak boleh identik dengan kepemilikan seseorang atau keluarga karena partai adalah pilar penting demokrasi dan aset negara," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Max Sopacua mengungkapkan, bahwa deklarator dan senior partai menginginkan adanya perubahan di Partai Demokrat.
Termasuk dirinya, Max dengan senior partai yang lainnya mendorong digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
"KLB itu sesuatu yang tidak haram, KLB itu terdaftar atau merupakan pasal penting dalam AD/ART semua partai politik di dunia," kata Max saat dihubungi Tribunnews, Senin (22/2/2021).
Max mengatakan, KLB bisa digelar ketika ada ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang ada di dalam partai politik.
Dia menilai, KLB tepat digelar lantaran saat ini arah dari kepemimpinan Partai Demokrat tak sesuai dengan cita-cita para pendiri partai.
Baca juga: Peringatkan AHY soal Kader Demokrat, Ruhut Sitompul: Mereka Mau KLB
"Karena partai politik ini punya semua orang, bukan punya satu keluarga. Jadi ya kalau disebut bahwa saya ikut mendorong, ya ikut mendorong," ucap Max.
Bahkan, lanjut Max, kini ada anggapan bahwa partai dinasti melekat pada Demokrat.
Menurutnya, kini para deklarator, pendiri dan senior seolah-olah 'dibuang' dari partai berlambang mercy itu.
"Jadi ini yang mengakibatkan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok, teristimewa pendiri melihat partai ini sudah tidak on the track lagi," ujar Max.
"Dan malah yang disayangkan bahwa para pendirinya maupun para seniornya juga sudah seolah-olah dibuang gitu. Ini udah tidak tepat dalam sebuah etika berpolitik di partai politik manapun di dunia," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.