TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -  Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko heran polemik ditubuh partai Demokrat termasuk isu kudeta yang menyeret namanya belum juga rampung.

Hal itu dikatakan Moeldoko merespon pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut kudeta partai Demokrat menyeret nama Moeldoko tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Memang belum selesai di Demokrat? Saya pikir sudah selesai. Kan saya enggak ngikutin ya," kata Moeldoko di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Moeldoko mengatakan selama ini ia tidak mengikuti perkembangan partai Demokrat.

Selain mengurus pekerjaan di KSP, ia harus mempersiapkan rencana pernikahan putrinya.

"Sehingga dalam 3 minggu terakhir ini saya sibuk mengurusi itu ya. 3-4 minggu terakhir ini. Sehingga saya ga ngerti tuh perkembangan internal seperti itu, saya pikir sudah selesai," katanya.

Baca juga: Ali Ngabalin Minta SBY Jangan Produksi Isu yang Tidak Mewakili Rakyat

Moeldoko memperingatkan pihak-pihak yang menudingnya merencanakan kudeta partai Demokrat, agar tidak terus menekannya.

"Jadi janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan dan saya ingin mengingatkan semuanya ya," katanya.

Menurut Moeldoko apabila terus ditekan ia bisa mengambil sejumlah tindakan untuk meresponnya.

Karena ia sama sekali tidak tahu menahu isu kudeta tersebut.

"Jadi saya berharap jangan menekan saya seperti tadi saya katakan, saya tidak tahu situasi itu, saya pesan seperti itu saja karena saya punya hak seperti apa yang saya yakini. Itu saja makasih," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. 

Surat itu dikirim akibat ada dugaan pelibatan pejabat tinggi pemerintahan yang dekat dengannya mendukung Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD). 

"Meskipun Partai Demokrat memiliki keyakinan, setidaknya harapan, bahwa isu keterlibatan pemimpin dan pejabat pemerintahan itu tidak terjadi, dan hal itu boleh jadi hanya merupakan fitnah atau pembusukan politik, secara moral Partai Demokrat memang perlu mengirimkan surat tersebut," ujar SBY, dalam video yang diterima Tribunnews.com, Rabu (24/2/2021).