Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

OTT Gubernur Sulsel

Terjaring OTT KPK, Penghargaan Bung Hatta Award Nurdin Abdullah Bisa Dicabut

Imbas Nurdin Abdullah terjaring OTT KPK, penghargaan BHACA yang diterimanya bisa dicabut, yang berwenang mencabut yakni ketua dewan pengurus BHACA.

Terjaring OTT KPK, Penghargaan Bung Hatta Award Nurdin Abdullah Bisa Dicabut
Humas Pemprov Sulsel
Gubernur Sulsel M Nurdin Abdullah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah baru saja dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Orang nomor satu di Sulsel itu merupakan penerima penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) pada 2017.

Imbas terjaringnya Nurdin dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, penghargaan yang diterimanya bisa dicabut.

"Bisa (dicabut). Dia (Nurdin Abdullah) juga menandatangani dan paham itu," kata anggota dewan juri BHACA 2017 Zainal Arifin Mochtar kepada Tribunnews.com, Sabtu (27/2/2021).

Baca juga: Tiba di Gedung KPK, Nurdin Abdullah: Saya Lagi Tidur, Dijemput

Dewan juri BHACA 2017 lainnya, Bivitri Susanti, menerangkan penarikan penghargaan memiliki prosedur tersendiri.

Adapun yang berwenang menarik award adalah organisasi BHACA yang dipimpin Shanti L Poesposoetjipto selaku Ketua Dewan Pengurus.

Sedangkan Bivitri bersama Betti Alisjahbana, Endy M. Bayuni, Paulus Agung Pambudhi, dan Zainal Arifin Mochtar hanya dewan juri.

"Soal penarikan award, di BHACA ada prosedurnya sendiri oleh BHACA sebagai organisasi, kami hanya juri, dan tentunya juga akan terkait dengan proses hukum, apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak," kata Bivitri.

Baca juga: PROFIL Nurdin Abdullah Gubernur Sulsel yang Kena OTT KPK, Lulusan Kampus Jepang serta Total Hartanya

Bivitri mengatakan saat ini masih terlalu dini bersikap menarik atau tidak penghargaan BHACA yang diterima Nurdin.

Sebab KPK belum menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas