Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai upaya meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, PT Pupuk Indonesia menjajaki kerjasama sinergis bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman menjelaskan sebagai BUMN holding produsen pupuk, perusahaan memiliki komitmen kuat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Khususnya melalui penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan atau alokasi yang ditetapkan pemerintah.

Baca juga: Telkom dan Pupuk Indonesia Bersinergi Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

“Pupuk bersubsidi merupakan salah satu elemen penting dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Sehingga penyalurannya harus bersama-sama kita kawal dengan baik dan ketat,” ujar Bakir saat menemui Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

“Untuk itu kami menjajaki kerjasama dengan Bareskrim Polri, untuk ikut membantu kami dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di berbagai daerah. Serta menindak tegas oknum yang melakukan penyelewengan, karena sangat merugikan petani dan mengancam ketahanan pangan nasional,” lanjut Bakir.

Baca juga: Stok Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah Ditambah

Selain dengan pihak kepolisian, Bakir juga menyebutkan perusahaan rutin berkoordinasi dengan berbagai pihak melalui petugas lapangan perusahaan yang tersebar di berbagai daerah.

Mereka secara rutin berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), kelompok tani, hingga aparat TNI.

“Tidak hanya aparat penyelenggara pemerintah, masyarakat umum pun juga dapat mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di daerah,” tambah Bakir.

Baca juga: Ada Penambahan 13.000 Ton Pupuk Subsidi untuk Cianjur

Sementara itu Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto berharap dapat terjalin kerjasama yang baik antara Polri dan PT Pupuk Indonesia.

Utamanya terkait penyaluran pupuk bersubsidi, serta pelaku usaha pupuk lainnya untuk mencegah perbuatan penyelewengan ataupun penyimpangan.

Karena itu, Komjen Pol Agus Andrianto berharap PT Pupuk Indonesia dapat memetakan titik prioritas penyaluran pupuk bersubsidi pada wilayah atau petani yang membutuhkan.

“Dengan demikian, harapan agar Indonesia menjadi negara tangguh di sektor pangan dapat segera terwujud,” ungkapnya.