Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menilai KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara menunjukkan secara telanjang, adanya intervensi 'orang istana' terhadap keberadaan partai politik.

Apalagi faktanya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dipilih sebagai ketua umum versi KLB tersebut. 

Sehingga menurut Ubedillah, masyarakat pun mampu dengan mudah menyimpulkan tafsir 'intervensi orang istana' di peristiwa tersebut.

Baca juga: Pakar Politik Sebut KLB Partai Demokrat di Sumut Sebagai Anomali Politik, Anomali Demokrasi 

"KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara setidaknya menunjukan dua hal penting. Pertama, menunjukan secara telanjang intervensi 'orang istana' terhadap partai politik," kata Ubedillah kepada Tribunnews.com, Sabtu (6/3/2021).

"Fakta Moeldoko yang jadi Ketua Umum versi KLB adalah hal yang sulit dibantah untuk menyimpulkan tafsir 'intervensi orang istana'," sambungnya.

Baca juga: Diiming-imingi Uang Rp 30 Juta untuk Ikut KLB Demokrat, Mashadi Tetap Pilih Setia Pada AHY

Selain itu, Ubedillah juga menaruh perhatian atas hal janggal lain, yakni tak adanya aparat penegak hukum yang mencoba membubarkan kongres ilegal itu. 

Padahal di saat sejumlah partai menggelar konferensi secara daring, namun KLB tersebut malah terang - terangan menggelar kegiatan yang selain ilegal tapi juga dipaksakan digelar di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya fakta - fakta itu kian menambah kebenaran atas tafsir KLB Partai Demokrat versi Moeldoko adalah 'intervensi orang istana'.

"Tiadanya upaya aparat pemerintah untuk membubarkan kongres ilegal adalah juga analisis yang sulit dibantah untuk membuktikan adanya 'intervensi orang istana'. Ada semacam pembiaran terhadap kegiatan ilegal ditengah pandemi Covid-19," kata Ubedillah.

Anomali demokrasi

Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum dinilai sebagai anomali politik dan anomali demokrasi.

"Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi, tentu tidak lazim," ujar pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam diskusi daring Polemik Trijaya 'Nanti Kita Cerita tentang Demokrat Hari Ini', Sabtu (6/3/2021).

Menurutnya anomali politik dan demokrasi KLB ini dikarenakan tidak lazimnya penyelenggaraan KLB Partai Demokrat itu sendiri. 

Baca juga: Pengamat Ujang Komaruddin Pesimis Jokowi Bakal Pecat Moeldoko

Siti Zuhro menegaskan KLB di Sumatera Utara tidak mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Tak hanya itu, yang dipilih sebagai ketua umum juga bukanlah dari internal partai.

"Partai dan ketua umum bahkan yang dimunculkan bahkan bukan kader, ini untuk tentu pegiat politik, pegiat demokrasi, intelektual, akademisi yang belajar demokrasi, ini membingungkan," tegas Siti Zuhro. 

Baca juga: Andi Sindir Elektabilitas Moeldoko Cuma Nol Koma dan Gagal Pimpin Partai Hanura: AHY yang Layak

Kehadiran Moeldoko di lokasi KLB setelah terpilih pun dianggap menafikkan nilai, moral, hingga etika berpolitik yang selama ini dianut oleh Indonesia.

Apalagi, Moeldoko sendiri adalah Kepala Staf Presiden yang notabene seorang pejabat aktif di lingkaran pemerintahan.

Siti Zuhro menilai sikap Moeldoko dianggap tidak etis. 

"Ini dilarang keras, itu menurut saya tidak perlu belajar untuk menjadi sarjana politik, ilmu politik, yang seperti itu sudah tidak etis," tandasnya.