Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Gejolak di Partai Demokrat

KSP Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, LIPI: Tidak Boleh Ada Pembiaran dari Istana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko jadi Ketum Partai Demokrat versi KLB, pengemat politik LIPI: Tidak Boleh Ada Pembiaran dari Istana.

KSP Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, LIPI: Tidak Boleh Ada Pembiaran dari Istana
dok pribadi
Prof. R. Siti Zuhro, MA, Ph.D - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko jadi Ketum Partai Demokrat versi KLB, pengemat politik LIPI: Tidak Boleh Ada Pembiaran dari Istana. 

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB), Jumat (5/3/2021) lalu.

Keputusan KLB itu cukup menuai banyak tanggapan berbagai pihak.

Sebab, Moeldoko sendiri adalah pemegang  jabatan pemerintah di lingkaran istana dan bukan anggota dari Partai Demokrat sendiri.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan tak boleh ada pembiaran dari pihak istana.

Menurutnya, fenomena Moeldoko menjadi Ketum akan mempengaruhi kepercayaan publik pada pemerintah, baik istana maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.

Baca juga: Soroti KLB Partai Demokrat, Mantan Ketua MK: Presiden Bisa Angkat KSP Baru untuk Gantikan Moeldoko

Baca juga: AHY Sebut Moeldoko Tidak Mencintai Demokrat

Sehingga, kata Siti, Jokowi perlu mempertimbangkan masalah yang terjadi pada Demokrat ini.

"Jangan sampai Pak Jokowi tidak menangkap, mempertimbangkan kisruh yang ada di Demokrat ini secara saksama."

"Tidak boleh ada pembiaran dari Istana," kata Siti dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (6/3/2021).

Selain itu, Siti melihat KLB yang terjadi pada Deli Serdang, Sumatera Utara itu sebagai anomali politik dan demokrasi tak lazim.

"Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi, tentu tidak lazim," ungkapnya.

Prof. R. Siti Zuhro, MA, Ph.D
Prof. R. Siti Zuhro, MA, Ph.D (dok pribadi)

Baca juga: Gelar Doa Bersama, Kader Demokrat Cap Jempol Darah Demi AHY

Baca juga: Saling Berseteru, Harta AHY Ternyata Tak Ada Setengahnya dari Harta Moeldoko

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Gigih
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas