TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB), Jumat (5/3/2021) lalu.

Keputusan KLB itu cukup menuai banyak tanggapan berbagai pihak.

Sebab, Moeldoko sendiri adalah pemegang  jabatan pemerintah di lingkaran istana dan bukan anggota dari Partai Demokrat sendiri.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan tak boleh ada pembiaran dari pihak istana.

Menurutnya, fenomena Moeldoko menjadi Ketum akan mempengaruhi kepercayaan publik pada pemerintah, baik istana maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.

Baca juga: Soroti KLB Partai Demokrat, Mantan Ketua MK: Presiden Bisa Angkat KSP Baru untuk Gantikan Moeldoko

Baca juga: AHY Sebut Moeldoko Tidak Mencintai Demokrat

Sehingga, kata Siti, Jokowi perlu mempertimbangkan masalah yang terjadi pada Demokrat ini.

"Jangan sampai Pak Jokowi tidak menangkap, mempertimbangkan kisruh yang ada di Demokrat ini secara saksama."

"Tidak boleh ada pembiaran dari Istana," kata Siti dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (6/3/2021).

Selain itu, Siti melihat KLB yang terjadi pada Deli Serdang, Sumatera Utara itu sebagai anomali politik dan demokrasi tak lazim.

"Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi, tentu tidak lazim," ungkapnya.

Baca juga: Gelar Doa Bersama, Kader Demokrat Cap Jempol Darah Demi AHY

Baca juga: Saling Berseteru, Harta AHY Ternyata Tak Ada Setengahnya dari Harta Moeldoko

Sebenarnya, KLB sudah pernah dilakukan berbagai partai politik.

Namun bedanya, KLB Partai Demokrat ini dinilai tak mengikuti Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART), serta menyeret orang luar partai menjadi ketum.

Insiden KLB ini menurutnya, cukup membingungkan.

"Untuk tentu pegiat politik, pegiat demokrasi, intelektual, akademisi yang belajar demokrasi, ini membingungkan," ujarnya.