TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Jakarta, Senin (8/3/2021).

AHY mengungkapkan kedatangannya untuk menyampaikan keberatan atas diselenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

"Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkumham dan tentu jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kementerian Hukum dan HAM menolak (hasil KLB)," ucap AHY dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Jokowi Dinilai Harus Angkat Bicara Soal Kisruh KLB Demokrat, Moeldoko Disebut Layak Dipecat

AHY menyebut pihaknya telah menyiapkan berkas lengkap dan otentik.

AHY menegaskan KLB Partai Demokrat di Deliserdang tak sesuai dengan aturan partai.

"Bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta, sama sekali tidak memenuhi AD/ART atau konstitusi Partai Demokrat."

"Mereka yang datang bukanlah pemegang hak suara yang sah, mereka hanya dijaketkan, diberikan jas Partai Demokrat, seolah-olah mewakili suara yang sah," ungkap AHY.

Proses pengambilan keputusan pada KLB Deliserdang juga disebut AHY tidak sah.

"Quorum tidak dipenuhi sama sekali, tidak ada unsur DPP," ungkapnya.

Baca juga: SBY Mengaku Malu dan Bersalah Pernah Beri Moeldoko Jabatan dan Kepercayaan

Baca juga: Profil Moeldoko, Dulu Dilantik SBY Jadi Panglima TNI, Kini Jadi Ketum Demokrat Kubu Kontra AHY

Sementara itu diketahui AHY tiba di Kemenkumham sekira pukul 10.30 WIB.

AHY mengenakan kemeja biru berlambang mercy di dada sebelah kiri, datang didampingi oleh sejumlah elite Demokrat dan 34 Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) seluruh Indonesia.

Sebut KLB Deliserdang Ilegal dan Inkonstitusional

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung merespons Kongres Luar Biasa (KLB) kubu Partai Demokrat yang kontra dengannya, Jumat (5/3/2021) malam.

AHY mengungkapkan KLB tersebut tidak sesuai aturan.