TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konflik Partai Demokrat menjadi sorotan karena muncul dualisme kepengurusan usai perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatara Utara. Elektabilitas Demokrat terancam merosot dengan isu dualisme ini.

Pengamat politik sekaligus pegiat media sosial, Ninoy Karundeng menganalisis dengan kisruh ini membuat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putranya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY selaku dua tokoh utama Demokrat mesti mengubah strategi.

Awalnya menggenjot elektabilitas kini harus waswas dengan kubu Demokrat versi KLB Sibolangit yang mengejar pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.

“SBY telah menyusun grand design strategi untuk menutupi tujuan utama yang tersembunyi terkait konflik internal Demokrat, yang awalnya untuk menaikkan elektabilitas, kini berubah untuk memertahankan Demokrat AHY agar mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia),” kata Ninoy Karundeng, di Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Menurut dia, salah satu kisruh ini lantaran sejumlah kader senior yang mengeluhkan AHY jadi ketua umum. Sindiran SBY menjadikan Demokrat sebagai partai keluarga memperlihatkan ketidakpuasan beberapa eks kader yang kecewa kemudian menginisiasi KLB di Sibolangit.

Teranyar, menurut Ninoy, strategi SBY tersebut dijalankan dengan menggunakan seluruh potensi komunikasi media dan media sosial.

Misalnya, lewat Benny K Harman dengan menyebut intelijen kepolisian melakukan intimidasi kepada pengurus Demokrat di daerah untuk mengakui hasil KLB.

Pernyataan yang disampaikan lewat Twitter tersebut menjadi sorotan media dan publik di tengah konflik Demokrat yang mendorong KLB.

“Yang dilakukan oleh Benny K Harman adalah bagian dari strategi komunikasi medsos SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk menciptakan opini seolah Polri ikut terlibat dalam konflik internal Demokrat,” kata Ninoy.

Mabes Polri: Silakan Lapor

Propam Mabes Polri mengimbau Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman melaporkan dugaan intel Polres dan Kapolres intimidasi pengurus partai Demokrat di daerah.

"Propam Polri mengimbau siapa saja yang melihat, mendengar dan mengetahui adanya anggota Polri yang menginteli, menguntit, menyelidiki dan bahkan mengintimidasi diimbau melaporkan hal tersebut ke Propam Polri dan atau Jajaran Propam Wilayah," kata Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dalam keterangannya, Rabu (10/3/2021).

Dijelaskan Sambo, dugaan pelanggaran kode etik profesi ataupun pelanggaran disiplin personel Polri merupakan wewenang Propam Polri.

"Propam Polri menghimbau kepada seluruh masyarakat agar setiap pelanggaran Anggota Polri baik pelanggaran disiplin dan Kode etik profesi Polri dilaporkan resmi melalui pelayanan aduan di Mabes Polri dan Jajaran Wilayah," jelas dia.