TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik President University, Muhammad AS Hikam, menilai posisi Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Kepala Staf Kepresidenan, mempersulit Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan Hikam dalam acara Mata Najwa yang videonya diunggah di YouTube Najwa Shihab pada Kamis (11/3/2021).

Anggapan Hikam ini disampaikan saat awalnya ia ditanya soal sikap Jokowi yang terkesan diam atas terlibatnya Moeldoko dalam kudeta Partai Demokrat.

Hikam mengatakan sikap diam Jokowi bisa diartikan berbagai hal.

"Kalau saya melihat ada beberapa cara menginterpretasi ya diamnya Pak Jokowi ini."

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tak Kaget Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, Sindir Harusnya Kedepankan Sikap Ksatria

Baca juga: Kubu Moeldoko Pilih Kantor DPP Demokrat di Rawamangun, Ini Penampakannya

"Diam karena memang tidak ingin disebut sebagai intervensi atau diam karena memang internal di dalam Istana juga terjadi pergesekan."

"Atau yang ketiga, diam karena memang tidak tahu, bagaimana yang harus dilakukan didalam soal ini," beber Hikam.

Ia menambahkan, posisi Moeldoko yang saat ini merupakan bagian dari pemerintahan, membuat Jokowi sulit untuk tidak menciptakan reaksi publik bahwa dirinya tak tahu-menahu.

"Bagaimanapun yang namanya KSP Moeldoko itu adalah bagian dari Istana, bagian dari pemerintahan."

"Jadi susah sekali untuk tidak menciptakan satu reaksi publik yang nomor tiga tadi itu, seolah-olah Pak Jokowi tidak berdaya atau tidak tahu bagaimana harus menyikapi ini," terangnya.

Saat ditanya Najwa Shihab soal desakan sejumlah pihak yang meminta Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai KSP, Hikam tak menjelaskan secara gamblang.

Namun, Hikam menilai posisi Moeldoko saat ini mempersulit Jokowi.

"Either way, tapi yang jelas posisi Pak Moeldoko yang masih tetap menjadi bagian dari Istana itu mempersulit Pak Jokowi," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai seharusnya Jokowi mengevaluasi Moeldoko terkait aksi politik yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut.

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Pangi juga mengatakan Jokowi wajib memecat Moeldoko secara tak hormat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Pertemuan Moeldoko dan Presiden Jokowi Sehari Sebelum KLB Demokrat di Deli Serdang

Baca juga: Demokrat : Jika Moeldoko Mundur dari KSP Bukan Berarti Intervensi Eksternal Dianggap Tak Ada

“Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan."

"Ini sudah mencoreng wajah Presiden, menjadi beban Istana, karena beliau pejabat negara (di lingkaran Istana),” ujar Pangi, Selasa (9/3/2021).

Pangi mengaku khawatir jika aksi pembajakan seperti yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, bisa dilakukan pejabat pemerintah lainnya.

Hal ini tentu akan merusak sistem kepartaian yang menunjang demokrasi saat ini.

Lebih lanjut, Pangi menyarankan agar Jokowi menyatakan ketidakterlibatannya dalam aksi pembajakan yang dilakukan Moeldoko.

Jika Jokowi tetap diam, ujar Pangi, justru akan menguatkan dugaan keterlibatan Istana dalam konflik Demokrat.

Sebagai bentuk ketegasan Istana tak terlibat, Pangi menyebut pemerintah bisa menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak mengikuti aturan AD/ART partai.

Hal ini dilakukan sebagai tindakan pemerintah untuk meyakinkan tak adanya dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Demokrat.

“Pemerintah juga harus meyakinkan tidak ada dualisme kepengurusan dengan menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020,” pungkasnya.

Mahfud MD: Jokowi Kaget

Baca juga: Mahfud MD Beberkan Reaksi Jokowi saat Tahu Moeldoko Terlibat Kudeta Demokrat: Dia Kaget Betul

Baca juga: Demokrat Kubu Moeldoko Akui Belum Menyerahkan Hasil KLB ke Kemenkumham

Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika tahu Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, terlibat kudeta Partai Demokrat.

Mahfud MD berujar, masalah tersebut merupakan urusan pribadi dari Moeldoko.

Presiden Jokowi yang mengetahui hal itu sempat terkejut dan tak masalah.

"Urusan itu ada di pribadi Pak Moeldoko, apakah dia secara etis merasa ndak apa-apa bagi dia," ujarnya, dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Kamis (11/3/2021).

"Kedua tentu Presiden, karena jabatan itu hak prerogatif Presiden."

"Tetapi kalau saya lihat kesan Presiden, dia happy-happy saja tuh."

"Artinya dia kaget betul ketika tahu, tetapi beliau tidak merasa bahwa ini merusak, diam saja tuh," ungkap Mahfud MD.

Menko Polhukam juga mengonfirmasi reaksi Jokowi itu pada Moeldoko.

"Tapi dia (Jokowi) kaget betul, saya tahu karena saya mengonfirmasi juga ke Pak Moeldoko, tadi saya ketemu," sambungnya.

Mahfud MD pun menyerahkan pada Jokowi terkait langkah yang diambil dalam isu kudeta Partai Demokrat tersebut.

Baca juga: Kantor DPP Demokrat Kubu Moeldoko di Jalan Pemuda Rawamangun, Tempat Bersejarah SBY jadi Presiden

Baca juga: Andi Arief sebut Demokrat Kubu Moeldoko Gagal Didaftarkan ke Kemenkumham

"Nanti terserah Pak Jokowi saja, kadang Pak Jokowi itu senyum-senyum, diam, tapi tindakannya muncul tiba-tiba, kan selalu begitu," imbuhnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD Beberkan Reaksi Jokowi saat Tahu Moeldoko Terlibat Kudeta Demokrat: Dia Kaget Betul

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Nuryanti, Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)