Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

ISU Presiden Tiga Periode: PKS Peringatkan Jokowi, Pengamat Sebut Rakyat akan Marah

PKS memperingatkan Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya isu masa jabatan presiden akan menjadi tiga periode.

ISU Presiden Tiga Periode: PKS Peringatkan Jokowi, Pengamat Sebut Rakyat akan Marah
tangkap layar Youtube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas persiapan penyaluran bansos tahun 2021 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12/2020). - PKS memperingatkan Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya isu masa jabatan presiden akan menjadi tiga periode. 

TRIBUNNEWS.COM - Isu soal masa jabatan presiden tiga periode ramai dibicarakan setelah pendiri Partai Ummat, Amien Rais, membahasnya di kanal YouTube Amien Rais Official.

Lewat video yang diunggah pada Sabtu (13/3/2021), Amien Rais mengungkapkan kecurigaannya soal adanya usaha dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menguasai semua lembaga tinggi negara.

Mengenai isu ini, sejumlah pihak angkat bicara.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan gagasan masa jabatan presiden menjadi tiga periode bertentangan dengan reformasi.

Mengutip Kompas.com, ia pun menilai jika benar itu terjadi, maka demokrasi di Indonesia akan mati.

Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera. (dpr.go.id)

Baca juga: Amien Rais Curiga Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Karyono: Pernyataannya Cenderung Suudzon

Baca juga: Soal Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Yusril: Akan Hadapi Tantangan Penolakan yang Berat

"Ini berbahaya. Masyarakat dan kita semua wajib menjaga agar tidak ada gerakan, ide, gagasan presiden 3 periode karena ini bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita mati," ujarnya, Senin.

Mardani pun memperingatkan Jokowi agar berhati-hati dengan pihak yang ingin mengambil muka atau justru menjerumuskan.

Pasalnya, secara hitung-hitungan, peluang amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden terbuka lebar dengan mayoritas parlemen yang dikuasai partai pendukung pemerintah.

Terlebih saat ini ada gerakan kudeta terhadap Partai Demokrat.

"Wajar sebagian pihak berpendapat ada peluangnya karena perimbangan oposisi dengan koalisi sangat jomplang."

Halaman
1234
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas