Yasonna Laoly Ungkap Kepengurusan Demokrat Hasil KLB Deli Serdang Telah Diajukan ke Kemenkumham
Yasonna Laoly menyebut hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat telah diajukan permohonan pengesahan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah diajukan permohonan pengesahan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.
"Pihak KLB telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham," kata Yasonna saat dihubungi Tribunnews, Selasa (16/3/2021).
Yasonna menegaskan, pihaknya akan meneliti apakah hasil KLB itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai.
Baca juga: Moeldoko Terlibat Kisruh Demokrat, Gatot Nurmantyo: Tak Mencerminkan Moral dan Kehormatan Prajurit
Selain itu pihaknya akan meneliti kelengkapan dokumen yang diserahkan Demokrat hasil KLB Sibolangit.
"Kita akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD dan ART partai," ucap Yasonna.
"Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi, tentu ada tengat waktu kita beri untuk melengkapi," katanya.
Respons Gatot Nurmantyo
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyoroti soal keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Saya ingin garis bawahi bahwa apa yang beliau lakukan sama sekali tidak mencerminkan kualitas, etika, moral dan kehormatan yang dimiliki seorang prajurit," kata Gatot Nurmantyo seperti dikutip dari akun Instagram resmi miliknya, Selasa (16/3/2021).
Diketahui, Moeldoko menjabat Panglima TNI ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi presiden.
Baca juga: Jhoni Allen Yakin 100 Persen Hasil KLB Demokrat Disahkan Pemerintah
Moeldoko yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dipercaya SBY untuk menjadi Panglima TNI.
Dikatakan Gatot, yang dilakukan Moeldoko bukanlah representasi seorang prajurit yang selalu memegang teguh demokrasi dan bersikap sesuai moral dan etika prajurit.
Sebagai juniornya saat aktif di TNI, Gatot sendiri mengaku sempat tidak percaya ketika Moeldoko bermanuver dalam kisruh Partai Demokrat.
Baca juga: Klarifikasi Demokrat soal Kantornya Digeruduk Puluhan Mahasiswa, Ungkap Hanya Dialektika Demokrasi
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.