Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintah Sudah Dengar Masukan 45 Narasumber Terkait Perlu Tidaknya Revisi UU ITE

Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dibentuk Kemenko Polhukam telah mendengar masukan dari 45 narasumber.

Pemerintah Sudah Dengar Masukan 45 Narasumber Terkait Perlu Tidaknya Revisi UU ITE
Tribuntimur.com
Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dibentuk Kemenko Polhukam telah mendengar masukan dari 45 narasumber terkait perlu tidaknya revisi undang-undang tersebut.

Deputi 3 Kemenko Polhukam sekaligus Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo menjelaskan total 45 narasumber tersebut di antaranya 16 narasumber dari kelompok terlapor dan pelapor.

Selain itu, pihaknya juga telah mendengar masukan dari 16 narasumber dari kelompok aktifis, masyarakat sipil, dan praktisi media.

Baca juga: Komnas Perempuan Nilai Revisi UU ITE Kebutuhan Genting 

Lima orang lainnya, kata Sugeng, merupakan perwakilan kelompok asosiasi media dan LBH Pers.

Kemudian tim juga telah mendengar masukan dari delapan narasumber dari kelompok akademisi.

"Masing-masing dari akademisi baik itu dari ahli hukum pidana, cyber law, dan sosiolog juga ada," kata Sugeng dalam keterangan video Tim Humas Kemenko Polhukam, Rabu (17/3/2021).

Mereka di antaranya Marcus Priyo Gunarto (Pakar Hukum Pidana UGM), Indriyanto Seno Adji (Pakar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana), Edmon Makarim (Dekan Fakultas Hukum UI), dan Jamal Wiwoho (Rektor UNS).

Baca juga: Pendapat Pendiri Drone Emprit Ismal Fahmi tentang Rencana Revisi UU ITE

Selain itu, hadir pula Imam Prasodjo (Sosiolog Universitas Indonesia), Mudzakir (Pakar Hukum PIdana UII), Sigid Susesno (Pakar Cyber Crime Universitas Padjajaran), dan Teuku Nasrullah (Pakar Hukum Pidana UI).

Sugeng mengatakan dalam diskusi tersebut para narasumber banyak menyinggung terkait urgensi dari pasal-pasal yang menurut mereka menjadi pasal yang multi tafsir atau karet.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas