Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

PPKM Mikro Tambah Cakupan 5 Provinsi, Ada Aturan Baru, Sekolah Diizinkan Tatap Muka

Pemberlakuan PPKM Mikro diperluas, dengan tambahan 5 provinsi ada aturan baru. 

PPKM Mikro Tambah Cakupan 5 Provinsi, Ada Aturan Baru, Sekolah Diizinkan Tatap Muka
Dok Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi telah disuntik vaksin Covid-19, di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada Rabu (20/01/2021). 

TRIBUNNEWS.COM  - Pemerintah, rencananya akan memperpanjang masa berlaku Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM berbasis mikro.

Masa berlaku PPKM Mikro, akan dimulai pada tanggal 23 Maret hingga 5 April 2021.

Yang berbeda, akan ada perluasan wilayah hingga 5 provinsi tambahan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan penambahan provinsi itu yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Mendagri Tito Karnavian pada konferensi pers usai Penyerahan Mobile PCR di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (8/1/2021).
Mendagri Tito Karnavian pada konferensi pers usai Penyerahan Mobile PCR di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (8/1/2021). (Dok Kemendagri)

"Penambahan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 6 Tahun 2021 yang terbit pada hari ini," kata Mendagri pada Konferensi pers  Jumat (19/3/2021). 

Baca juga: Aturan Baru PPKM, Kuliah Diperbolehkan Tatap Muka

Diketahui PPKM sebelumnya, meliputi 7 provinsi yakni daerah Jawa dan Bali, kemudian karena keberhasilan yang cukup baik, kemudian diperluas untuk Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Indikator juga cukup baik, akhirnya pemerintah memperluas ke 5 daerah lainnya, seperti yang disebutkan.

"Menurut data dari Satgas Covid maupun dari Kemenkes memerlukan atensi, yaitu Sulut, Kalsel, Kalteng, NTT dan NTB, kemudian total 15 provinsi,” kata  Mendagri.

Tito mengatakan dikeluarkannya Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2021 sebagai payung hukum pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro akan disosialisasikan lebih lanjut agar berjalan lancar dalam tataran implementasi. 

“Selanjutnya nanti akan di-follow up, jadi instruksi Mendagri lebih bersifat guideline yang bersifat umum, tapi dapat dikembangkan sesuai dengan tantang daerah masing-masing,” jelasnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Gigih
Editor: Arif Fajar Nasucha
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas