Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kasus Rizieq Shibab

Dipertanyakan Rizieq Shihab, KY Jelaskan Makna Sidang Terbuka untuk Umum

Kubu Habib Rizieq Shihab sempat menyinggung masalah sidang terbuka untuk umum yang disampaikan hakim.

Dipertanyakan Rizieq Shihab, KY Jelaskan Makna Sidang Terbuka untuk Umum
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang Rizieq Shihab, pada Jumat (19/3/2021). Rizieq yang tetap dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara daring, dengan tegas menolak menghadiri sidang online. 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kubu Habib Rizieq Shihab sempat menyinggung masalah sidang terbuka untuk umum yang disampaikan hakim.

Hal itu mereka singgung saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan sidang terbuka untuk umum bermakna proses persidangan tersebut bisa disaksikan oleh masyarakat baik itu hadir langsung, atau menyaksikan melalui siaran di saluran media daring.

"Yang menjadi concern KY bahwa hakim secara tegas sidang dinyatakan terbuka.

Baca juga: Rizieq Shihab Tolak Sidang Virtual, Ketua KY: Hakim Berwenang Tentukan Persidangan

Terbuka bisa dimaknai hadir langsung di persidangan atau masyarakat bisa mengakses melalui media online," kata Mukti Fajar dalam keterangan video, Sabtu (20/3/2021).

Sementara soal Rizieq Shihab yang diminta memenuhi panggilan persidangan secara virtual, Mukti Fajar menegaskan bahwa hal itu adalah kewenangan hakim.

Sebab hakim berposisi sebagai pemimpin, dan lebih memiliki wewenang untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi serta kondisi saat itu.

Baca juga: Cegah Kerumunan, 1.460 Personel Polisi Bakal Disiagakan Saat Pengamanan Sidang Rizieq Shihab

Keputusan melangsungkan sidang virtual dinilai juga sesuai hukum formil dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Persidangan Perkara Pidana.

"Pertama, hakim telah mengambil sikap untuk menghadirkan saudara HRS secara elektronik.

Hal ini tentunya karena kewenangan hakim sebagai pemimpin persidangan yang didasarkan hukum formil dan juga Peraturan Mahkamah Agung," katanya.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas