Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Warga yang Keluhkan Jatah Bansos Bisa Lapor ke Pos Pengaduan, Catat Tanggalnya

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membuka pos pengaduan bagi warga yang mengeluhkan persoalan bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Warga yang Keluhkan Jatah Bansos Bisa Lapor ke Pos Pengaduan, Catat Tanggalnya
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana saat ditemui di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (9/12/2019). 

Adapun modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan meminta fee sebesar Rp10 ribu dari total harga paket sembako Rp300 ribu untuk setiap warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). 

"Dapat dibayangkan, atas praktik kejahatan itu, tidak hanya terbatas pada suap-menyuap semata, akan tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp2,73 triliun," kata Kurnia.

Baca juga: Staf Ahli Akui Pernah Dititipi Juliari Batubara Amplop Buat Ketua DPC PDIP Kendal

Ia menekankan, korupsi bansos di tengah wabah pandemi Covid-19 tidak hanya sekadar merugikan keuangan negara. 

Adanya penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu sangat mengancam kehidupan kelompok rentan dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program tersebut. 

"Setidaknya ada 1,3 juta keluarga penerima manfaat yang berpotensi dirugikan secara langsung akibat korupsi tersebut," ungkap Kurnia.

Dampak signifikan itu, lanjut dia, pada dasarnya telah disadari penuh oleh para pelaku. 

Hal itu dapat dibuktikan tatkala dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020. 

"Aturan itu menegaskan adanya urgensi pemberian bansos untuk menjamin stabilitas ekonomi masyarakat yang terancam resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19," katanya.

rekonstruksi korupsi bansos
rekonstruksi korupsi bansos (Ist)

Kurnia berujar bahwa problematika korupsi bansos ini sekaligus menjadi pengingat bahwa korupsi adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 

Penting ditekankan, di tengah situasi pandemi, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar warga yang dibatasi aktivitasnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. 

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas