TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI telah menetapkan 33 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Dari 33 RUU tersebut, revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tak masuk daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Menanggapi hal itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Christina Aryani menyinggu Surat Edaran (SE) tentang penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Kapolri telah menyusun pedoman bagi aparat kepolisian untuk memaknai pasal-pasal potensi multitafsir UU ITE. Ini menjadi solusi jangka pendek sebelum UU-nya bisa direvisi," ujar Christina saat dihubungi Tribunnews, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: DPR Sahkan Daftar Prolegnas Prioritas 2021: Tak Ada RUU Pemilu, ITE, KUHP hingga PAS

Menurut Anggota Komisi I DPR RI itu, sebelum merevisi UU ITE harus merujuk pada banyaknya kriminalisasi dari pasal multitafsir.

Oleh karena itu, kajian yang dilakukan harus lebih mendalam.

"Merevisi UU ITE perlu untuk dilakukan berkaca pada banyaknya kasus-kasus kriminalisasi sebagai ekses dari potensi multitafsir pasal-pasal UU ITE. Namun kajian perlu dilakukan dalam menyusun NA (Naskah Akademik) dan draf RUU-nya," ujarnya.

Baca juga: RUU Pemilu Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Demokrat dan PKS Kompak Beri Catatan 

Berikut daftar 33 RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2021:

RUU Usulan DPR RI 
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR 

2. RUU tentang perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, usulan Komisi IV DPR RI 

3. RUU tentang Perubahan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI

5. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI

6. RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI

7. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI

8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI

9. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI

10. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI

11. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI

12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI

13. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg DPR RI

14. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI

15. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI

16. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI

17. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI

18. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR RI

19. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan Baleg DPR RI

RUU Usulan Pemerintah:
1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

6. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)

7. RUU tentang Hukum Acara Perdata

8. RUU tentang Wabah

9. RUU Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Baca juga: RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas, Ketua DPR: Bukti Keberpihakan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

RUU Usulan DPR RI dan Pemerintah:
1. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
2. RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

RUU Usulan DPD RI:
1. RUU tentang Daerah Kepulauan
2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)