Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi senjata pamungkas untuk mengakhiri polemik wacana jabatan presiden tiga periode.

"Ibarat permainan polemik tentang jabatan presiden tiga periode sudah "game over", alias sudah tamat, setidaknya untuk babak pergulatan politik sementara ini," katanya dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, Jumat (26/3/2021).

Alasannya, Karyono menyebut, tidak hanya Megawati yang menolak, tetapi Presiden Jokowi dan mayoritas fraksi di MPR juga menolak usulan tersebut.

Baca juga: Wacana Presiden 3 Periode, Arief Poyuono: Sayang Punya Pemimpin Bagus Tidak Bisa Terus

"Tingkat resistensi publik juga sangat besar menolak perubahan masa jabatan presiden 3 periode. Beleid dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang membatasi periode masa jabatan presiden hanya 2 periode sudah dinilai ideal," katanya

Dia menambahkan, masuknya pasal tentang pembatasan masa jabatan presiden ini merupakan salah satu buah reformasi.

"Tujuannya agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang menggiring pada sikap otoriter seperti yang terjadi di masa orde baru. Pembatasan periode jabatan presiden 2 periode bertujuan agar proses demokrasi dan regenerasi berjalan baik," pungkas Karyono.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri angkat bicara terkait isu penambahan masa masa jabatan kepresidenan dari dua periode menjadi tiga periode.

Baca juga: Soal Usul Masa Jabat Presiden 3 Periode, Arief Poyuono Singgung MPR Era Amien Rais

Dirinya menuding balik pihak yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menjadi presiden selama tiga periode.

"(Jokowi) berkeinginan katanya 3 periode. Yang omong itu yang kepengin sebetulnya. Siapa tahu suatu saat dia bisa 3 periode," kata Megawati dalam peluncuran buku 'Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam', yang disiarkan channel Youtube PDI-P, Rabu (24/3/2021).

Menurut Megawati, tudingan terhadap Jokowi tersebut tidak berdasar.

Mengingat, menurut Megawati, presiden tidak bisa begitu saja mengubah isi UUD 1945 untuk menambah masa jabatan.

Baca juga: Demokrat: Perubahan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Tidak Pernah Dibahas

"Memang presiden bisa merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Kan tidak," ucap Megawati.

Megawati mengaku menyinggung hal itu karena dia justru ingin mendorong agar kader-kader PDIP yang duduk di eksekutif maupun legislatif tak menyia-nyiakan waktunya selama menjabat.

Menurut Megawati, para kader PDIP harus banyak membaca buku sehingga pengetahuannya banyak. Namun isi buku itu sebaiknya tak hanya dibaca, namun harus dipraktikkan di lapangan. Dengan begitu kader PDIP selalu aktif bekerja di tengah rakyat.

"Kalian saya minta itu supaya aktif. Seperti Hendy (Wali Kota Semarang). Kalau mau jadi wali kota, mau apa kamu? Mau cari kekayaan, kekuasaan, ketenaran? Berhenti lah. Paling dua periode selesai, tak ada lagi bisa lebih dari dua periode," tutur Megawati.

Dirinya menyebut tugas utama sebagai kader PDI-P adalah memperjuangkan nasib rakyat.