TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hantoro mengaku kecewa dengan keputusan pelarangan mudik Lebaran 2021.

Menurut Hantoro, pelarangan mudik sulit diimplementasikan pada masyarakat umum.

"Karakter bangsa kita kalau dilarang itu mencari jalan lain," ungkap Hantoro dalam program Overview Tribunnews.com, Kamis (1/4/2021).

Menurut Hantoro, semestinya kebijakan yang diambil bisa mengakomodir seluruh pihak.

Baik untuk pemerintah, masyarakat, sisi kesehatan, maupun pelaku usaha transportasi.

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik 2021, Komunitas Rantau: Masyarakat Umum Ketawa, Ketawa Bingung

Baca juga: Tindak Lanjuti Larangan Mudik 2021, Polisi Siapkan 333 Titik Penyekatan

Hantoro menyebut, Organda telah mempersiapkan skenario untuk mengantarkan pemudik ke kampung halaman.

"Kami melangkah juga akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kami."

"Apa yang akan kami kerjakan untuk mengantar para pemudik yang baik itu dari sekitar Jabotabek, ke daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, kami akan mempersiapkan apa yang telah menjadi ketentuan pemerintah," ungkapnya.

Ia mengaku, pelaku bisnis transportasi sudah setahun lebih tak bekerja secara normal.

"Mungkin kru-kru kami lebih sakit duluan karena tidak bisa mendapatkan penghasilan," ujarnya.

"Apa yang menjadi program pemerintah melarang mudik, sedikit tidak pas lah," ungkap Hantoro.

Baca juga: Surat Terbuka YouTuber Arief Muhammad pada Jokowi soal Larangan Mudik Dikomen Sandiaga Uno

Hantoro menyebut, semestinya pemerintah bisa menyelenggarakan mudik aman dengan melakukan pengetesan Covid-19 pada saat pemberangkatan dan saat sampai di tujuan.

"Saya dulu sepakat seperti yang disampaikan Pak Presiden, kita harus berdamai, beradaptasi dengan Covid ini," ungkap Hantoro.

Hantoro menyebut, transportasi darat, khususnya bus, tidak diberikan fasilitas seperti halnya moda pesawat dan kereta api.