Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintah Ambil Alih TMII

Pemerintah Sudah Berbicara dengan Keluarga Cendana Terkait Pengambilalihan TMII

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara mengambilalih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita.

Pemerintah Sudah Berbicara dengan Keluarga Cendana Terkait Pengambilalihan TMII
Tribunnews/Herudin
Gerbang utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, ditutup dan terlihat suasana sepi pada libur Natal, Jumat (25/12/2020). Sejumlah tempat wisata di DKI Jakarta ditutup seperti TMII, Ancol, dan Taman Margasatwa Ragunan pada 25 Desember 2020, 31 Desember 2020, dan 1 Januari 2021 untuk menghindari lonjakan kasus positif Covid-19 pascalibur Natal dan Tahun Baru. Tribunnews/Herudin 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA  -  Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara mengambilalih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita.

Pengambilalihan tersebut dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang intinya menetapkan penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg.

Ini sekaligus menandai berakhirnya penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita, milik keluarga Pak Harto.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Setya Utama mengatakan bahwa pemerintah telah berkomunikasi dengan keluarga Presiden ke-2 RI, Soeharto atau yang dikenal dengan keluarga Cendana yang menjadi pengurus Yayasan Harapan Kita.

"Sudah (komunikasi) dengan pihak Yayasan, Badan Pengelola TMII," ujar Setya kepada saat dihubungi, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: KPK Sudah Usulkan Pengelolaan TMII Diserahkan ke Kemensetneg Sejak 2020

Setya menjelaskan alasan pemerintah baru mengambilalih pengelolaan TMII.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan pengarahan kepada Yayasan agar memperbaiki Tata Kelola TMII.

Bahkan, menurutnya, Tim legal audit dari Universitas Gadjah Mada pernah memeriksa pengelolaan aset negara oleh yayasan.

Karena tak kunjung membaik, salah satunya merujuk pada hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah kemudian mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita.

"Kita berikan arahan dulu, lakukan legal dan financial audit, pertimbangkan rekomendasi BPK dan pihak-pihak lainnya, dan putuskan harus diambil alih," katanya.

Dalam proses pengambilalihan tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kata Setya memberikan tiga opsi dalam pengelolan TMII kedepannya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas