Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

BLBI

KPK Buka Peluang Kembali Jerat Sjamsul dan Itjih Nursalim di Kasus BLBI, Ini Syaratnya

KPK membuka peluang menjerat Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim atau pihak lain terkait BLBI jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

KPK Buka Peluang Kembali Jerat Sjamsul dan Itjih Nursalim di Kasus BLBI, Ini Syaratnya
Istimewa
Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim atau pihak lain terkait BLBI jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul dan Itjih tak serta merta menutup ruang mengusut kasus yang terkait BLBI.

Ghufron mengatakan, penghentian penyidikan terhadap perbuatan yang diduga dilakukan Sjamsul dan Itjih bersama-sama mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Kasus itu dihentikan sebagai konsekuensi atas putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) melepaskan Syafruddin dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging).

Baca juga: Usai Panggil Dirjen Kekayaan Negara dan Jamdatun, Mahfud: Utang BLBI ke Negara Rp 109 Triliun Lebih

Baca juga: Mahfud MD Minta KPK dan Masyarakat Awasi Kerja Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI

Dengan demikian, KPK tetap membuka untuk mengusut jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Sjamsul, Itjih atau pihak lain yang terkait BLBI sepanjang tidak berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan MA terhadap Syafruddin.

"(SP3) Ini adalah memutus bahwa untuk yang perkara bersama SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) itu sudah dihentikan tetapi untuk perbuatan lain seandainya kita menemukan selain ada misrepresentasi ternyata ada penggelembungan, mark up, atau penaikan nilai aset-aset yang terpisah dari perbuatan SAT itu masih perbuatan yang terbuka bisa dilakukan proses hukum," ujar Ghufron dalam keterangannya, Senin (12/4/2021).

Maka itu, KPK membuka diri terhadap setiap masukan atau informasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Besok Mahfud MD ke KPK Minta Data Pelengkap Kasus BLBI

KPK, dikatakan Ghufron, bakal mendalami setiap informasi tersebut.

"Kalau ternyata baik KPK ataupun pihak atau publik bisa memberikan kontribusi baru bahwa ternyata ada perbuatan lain selain yang dinyatakan dan sudah diputus oleh Kasasi maka sesungguhnya ini masih terbuka asalkan konstruksinya adalah perbuatan tunggal tidak berkaitan lagi dengan SAT atau perbuatan lain yang di luar dari yang sudah diputuskan oleh Kasasi. Itu yang perlu dikoridori," katanya.

"Artinya kita tidak kemudian terbatas dengan azas nebis in idem (orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim) karena perbuatannya terpisah. Tetapi kalau perbuatannya yang bersama-bersama dengan SAT kita harus hormat dan taat pada putusan Kasasi," imbuh Ghufron.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas