Sementara Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai wajar kader-kader PAN menanggapi positif dengan reshuffle.

"Jika ada reshuffle peluang kader menjadi menteri ada," ucap Ujang.

Namun, ucap Ujang, partai oposisi lain seperti PKS dan Partai Demokrat lebih kecil peluangnya untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan.

"Yang memiliki peluang besar masuk adalah PAN" ucapnya.

Ujang berpandangan ada beberapa nama yang kemungkinan akan di reshuffle.

Di antaranya Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro yang sudah 'pamit', lalu ada nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

"Saya melihat pak Bambang akan digeser ke Kepala Otoritas Ibu Kota Negara. Sedangkan Nadiem, banyak masyarakat yang mengkritik kebijakan kontroversial. Dia hebat di GoJek tapi tidak di Mendikbud," tutur Ujang. Ia meyakini reshuffle kali ini tidak akan menggeser kursi menteri dari kalangan partai politik.

Sedangkan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menyebut Jokowi dalam waktu dekat ini akan melantik dua menteri tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Ngabalin di akun Twitter seperti dilihat pada Rabu (14/4/2021).

Namun Ngabalin tidak mengetahui pasti apakah ada menteri baru lain yang juga akan dilantik.

"Presiden insyaallah akan melantik menteri baru (1) Menteri Dikbud/Ristek (2) Menteri Investasi/Kepala BKPM. Adakah menteri-menteri lain yang akan dilantik, kapan & siapa para beliau itu? Wallahu'alam bisshowaab itu hak prerogatif Presiden & kita tunggu saja. #KabinetIndonesiaMaju," tulis Ngabalin.

Akomodasi kepentingan Parpol?

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer, Qodari, menyebut bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Namun, menurut Qodari, perombakan kabinet Jokowi kali ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik.