"Meski mengangkat atau memberhentikan menteri adalah hak prerogatif Presiden, perombakan kabinet kali ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik," kaya Qodari

Pertama yakni kebutuhan untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga: Disinggung Soal Isu Reshuffle dan Komunikasi dengan Jokowi, Begini Jawaban PPP 

Baca juga: Legislator PDIP Nilai Tak Ada Urgensi Mereshuffle Nadiem Makarim

"Pertama itu adalah kebutuhan untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional pasca kemenangan Zulkifli Hasan ke Pak Jokowi.

"Sekaligus keluarnya Amien Rais dari PAN dan mendirikan Partai Ummat," kata Qodari dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (15/4/2021).

Selain itu, Qodari juga menuturkan, reshuffle ini juga dilakukan untuk mengakomodasi Muhammadiyah yang sebelumnya masih belum berhasil.

"Yang kedua untuk mengakomodasi Muhammadiyah yang pada reshuffle pertama itu belum berhasil," imbuhnya.

Baca juga: Pengamat Pendidikan Nilai Nadiem Makarim Jangan Direshuffle: Muda, Berani dan Visioner

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat: Presiden Jokowi Harus Ada Alat Ukur Jelas, Bukan Sekadar Populis

Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Yasonna Laoly Dianggap Paling Layak Diganti Menurut Survei IPO

Diketahui sebelumnya, Akhir-akhir ini isu tentang reshuffle Kabinet Indonesia Maju sedang santer dibicarakan.

Lembaga survei pun banyak yang melakukan riset tentang siapa menteri yang layak untuk di-reshuffle.

Salah satunya lebaga survei yang melakukan riset adalah Indonesia Political Opinion (IPO).

IPO telah mengumumkan daftar nama menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid kedua yang memiliki kinerja paling memuaskan.

Baca juga: Jokowi akan Reshuffle Kabinet, Mardani Ali Sera: Jangan Politik Dagang Sapi Lagi

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat: Presiden Jokowi Harus Punya Alat Ukur Jelas, Bukan Sekadar Populis

Ada juga daftar nama menteri yang memiliki kinerja mengecewakan sehingga dinilai layak untuk di-reshuffle.

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengungkapkan daftar ini dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024".

Survei yang dilakukan IPO ini melibatkan 1.200 reponden dan berlangsung dari 10 Maret hingga awal April 2021.