TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut akan masuk ke koalisi pemerintahan.

Satu diantara dua nama kader PAN santer akan mengisi posisi di Kabinet Indonesia Maju.

Santer di lingkungan Istana bahwa PAN akan masuk ke pemerintahan.

Informasi yang dihimpun Tribun Network, dua kader PAN yang akan jadi calon menteri adalah politisi senior PAN Asman Abnur atau Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Satu diantara mereka kabarnya akan mengisi posisi di Kementerian Perhubungan.

Reshuffle Kabinet jilid II ini diyakini akan menggeser nama-nama di kalangan profesional.

PAN yang diisukan masuk koalisi pemerintahan, sempat merespon positif rencana reshuffle kabinet.

Baca juga: Isu Reshuffle Tidak Berpengaruh Bagi Menkumham Yasonna Laoly

Eddy menuturkan posisi PAN sejak awal mendukung semua kebijakan pemerintah.

"Meskipun kita akan selalu bersuara jernih, akan memberikan masukan sifatnya korektif, masukan konstruktif, dan apa yang disampaikan PAN tentu untuk kepentingan bersama yang positif,” ujar Eddy, Kamis (15/4/2021).

Eddy berujar PAN menyambut baik pembentukan Kementerian Investasi.

Kemudian, lanjut dia, pembentukan Kementerian Investasi memang diperlukan di kondisi krisis seperti saat ini.

“Saya kira suatu tuntutan dari kebutuhan yang sekarang ada,” katanya.

Terkait siapa yang akan menduduki kursi kementerian baru, Eddy menyatakan bahwa hal itu hak sepenuhnya presiden.

“Terserah. Itu kan prerogratif presiden. Siapapun ditempatkan di situ figurnya,” ujarnya.

Sementara Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai wajar kader-kader PAN menanggapi positif dengan reshuffle.

"Jika ada reshuffle peluang kader menjadi menteri ada," ucap Ujang.

Namun, ucap Ujang, partai oposisi lain seperti PKS dan Partai Demokrat lebih kecil peluangnya untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan.

"Yang memiliki peluang besar masuk adalah PAN" ucapnya.

Ujang berpandangan ada beberapa nama yang kemungkinan akan di reshuffle.

Di antaranya Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro yang sudah 'pamit', lalu ada nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

"Saya melihat pak Bambang akan digeser ke Kepala Otoritas Ibu Kota Negara. Sedangkan Nadiem, banyak masyarakat yang mengkritik kebijakan kontroversial. Dia hebat di GoJek tapi tidak di Mendikbud," tutur Ujang. Ia meyakini reshuffle kali ini tidak akan menggeser kursi menteri dari kalangan partai politik.

Sedangkan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menyebut Jokowi dalam waktu dekat ini akan melantik dua menteri tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Ngabalin di akun Twitter seperti dilihat pada Rabu (14/4/2021).

Namun Ngabalin tidak mengetahui pasti apakah ada menteri baru lain yang juga akan dilantik.

"Presiden insyaallah akan melantik menteri baru (1) Menteri Dikbud/Ristek (2) Menteri Investasi/Kepala BKPM. Adakah menteri-menteri lain yang akan dilantik, kapan & siapa para beliau itu? Wallahu'alam bisshowaab itu hak prerogatif Presiden & kita tunggu saja. #KabinetIndonesiaMaju," tulis Ngabalin.

Akomodasi kepentingan Parpol?

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer, Qodari, menyebut bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Namun, menurut Qodari, perombakan kabinet Jokowi kali ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik.

"Meski mengangkat atau memberhentikan menteri adalah hak prerogatif Presiden, perombakan kabinet kali ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik," kaya Qodari

Pertama yakni kebutuhan untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga: Disinggung Soal Isu Reshuffle dan Komunikasi dengan Jokowi, Begini Jawaban PPP 

Baca juga: Legislator PDIP Nilai Tak Ada Urgensi Mereshuffle Nadiem Makarim

"Pertama itu adalah kebutuhan untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional pasca kemenangan Zulkifli Hasan ke Pak Jokowi.

"Sekaligus keluarnya Amien Rais dari PAN dan mendirikan Partai Ummat," kata Qodari dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (15/4/2021).

Selain itu, Qodari juga menuturkan, reshuffle ini juga dilakukan untuk mengakomodasi Muhammadiyah yang sebelumnya masih belum berhasil.

"Yang kedua untuk mengakomodasi Muhammadiyah yang pada reshuffle pertama itu belum berhasil," imbuhnya.

Baca juga: Pengamat Pendidikan Nilai Nadiem Makarim Jangan Direshuffle: Muda, Berani dan Visioner

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat: Presiden Jokowi Harus Ada Alat Ukur Jelas, Bukan Sekadar Populis

Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Yasonna Laoly Dianggap Paling Layak Diganti Menurut Survei IPO

Diketahui sebelumnya, Akhir-akhir ini isu tentang reshuffle Kabinet Indonesia Maju sedang santer dibicarakan.

Lembaga survei pun banyak yang melakukan riset tentang siapa menteri yang layak untuk di-reshuffle.

Salah satunya lebaga survei yang melakukan riset adalah Indonesia Political Opinion (IPO).

IPO telah mengumumkan daftar nama menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid kedua yang memiliki kinerja paling memuaskan.

Baca juga: Jokowi akan Reshuffle Kabinet, Mardani Ali Sera: Jangan Politik Dagang Sapi Lagi

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat: Presiden Jokowi Harus Punya Alat Ukur Jelas, Bukan Sekadar Populis

Ada juga daftar nama menteri yang memiliki kinerja mengecewakan sehingga dinilai layak untuk di-reshuffle.

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengungkapkan daftar ini dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024".

Survei yang dilakukan IPO ini melibatkan 1.200 reponden dan berlangsung dari 10 Maret hingga awal April 2021.

Metode yang digunakan yakni multistage random sampling.

Menurut Dedi, tingkat akurasi datanya 97 persen serta persentase eror dalam pengambilan sampel 2,5 persen.

Baca juga: Direktur Voxpol: Reshuffle Kabinet Harus Berbasis Kinerja, Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Baca juga: FAKTA Reshuffle Kabinet Jokowi: Wapres Sudah Diajak Bicara, Daftar Menteri hingga Kata Pengamat

Hasil Survei IPO

Hasil survei menunjukkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dianggap sebagai menteri yang paling layak unuk di reshuffle.

Selanjutnya ada juga Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

"Ini kalau diasumsikan atau dikaji lebih dalam, nama-nama ini (yang dianggap layak reshuffle) sebetulnya adalah nama-nama yang berkaitan dengan program-program selama pandemi," jelas Dedi.

Daftar menteri yang dianggap layak reshuffle:

1. Yasonna Laoly 54,0 persen

2. Ida Fauziah 46,0 persen

3. Zainuddin Amali 41,2 persen

4. Tjahjo Kumolo 34,0 persen

5. Johnny Plate 29,0 persen

6. Teten Masduki 28,5 persen

Baca juga: Ali Ngabalin Ungkap 3 Faktor yang Membuat Jokowi Bakal Lakukan Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Yasonna Laoly Dianggap Paling Layak Diganti Menurut Survei IPO

7. Syahrul Yasin Limpo 27,0 persen

8. Siti Nurbaya 23,8 persen

9. Airlangga Hartanto 19,3 persen

10. Arifin Tasrif 19,0 persen

11. Bintang Darmawati 15,0 persen

12. Sofyan Djalil 12,1 persen

13. Luhut Panjaitan 9,8 persen

14. Nadiem Makarim 9,7 persen

15. Muhadjir Effendy 9,1 persen

(Tribunnews.com/Dennis Destryawan/Faryyanida Putwiliani/Inza Maliana)

Baca berita terkait Reshuffle Kabinet lainnya.