Presiden Ajak Ikatan Ahli Tata Kota Masuk Badan Otorita Ibu Kota Baru
Suharso mengatakan bahwa pertemuan antara ikatan ahli tata kota dengan Presiden tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Sejumlah ahli tata kota temui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, (15/4/2021).
Didampingi Menteri/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, para ahli tersebut membahas mengenai desain dan rancangan Ibu Kota Negara (IKN) baru di di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Tadi kami bersama Bapak Presiden RI telah menerima para ikatan ahli profesi, dalam hal ini dari semua disiplin keilmuan di bidang arsitektur, di bidang perencanaan, di bidang regional planning, di bidang lingkungan hidup dan semuanya adalah di sektor keinsinyuran," kata Suharso di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, (15/4/2021).
Baca juga: Jubir Kemenag: Larangan Restoran Buka Siang Hari di Kota Serang Berlebihan
Baca juga: Selama 22 Jam Bergelantungan di Atas Tower Penajam Kaltim, Begini Akhir Upaya Bunuh Diri Darmawi
Baca juga: Berbekal Pendidikan Karakter di Pesantren Darunnajah, Bupati Penajam Pimpin Ibu Kota Baru Indonesia
Suharso mengatakan bahwa pertemuan antara ikatan ahli tata kota dengan Presiden tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah terbuka dengan semua gagasan atau usulan masyarakat dalam membangun IKN.
Karena pada prinsipnya pemerintah ingin semua orang berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
"Ibu kota yang akan kita bangun adalah kota dunia untuk semua, maka adalah wajar kalau semua orang harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sekecil apapun termasuk gagasan-gagasannya," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden, kata Suharso mendengarkan seluruh masukan dari para ahli.
Presiden mempertimbangkan seluruh gagasan yang diusulkan, bahkan mengajak para ahli tersebut masuk atau duduk di Badan Otorita Ibu Kota Baru, apabila terbentuk nantinya.
"Setidak-tidaknya bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ibukota negara," pungkasnya.