TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan memiliki alat ukur dan pedoman yang jelas dalam melakukan reshuffle kabinet.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago.

"Presiden untuk melakukan reshuffle sudah harus pegang data survei soal kementerian yang berkinerja baik, sebagai alat ukur atau pedoman sebelum melakukan reshuffle," ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (14/4/2021).

Pangi mengungkapkan jangan sampai Presiden Jokowi memutuskan perombakan berdasar pada tingkat populisme para menteri.

"Jangan sampai menteri yang selama ini kinerjanya bagus tapi karena kurang populis justru kena reshuffle."

"Sebaliknya yang kinerjanya tidak terukur, kerjanya menteri tersebut tidak nyata kerjanya namun karena populis, media frendly, selalu tampil di media, selamat dari reshuffle," ungkapnya.

Baca juga: Jokowi akan Reshuffle Kabinet, PKS: Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Sudah Periode ke-2

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, KSP Ali Ngabalin Sebut Jokowi akan Lantik 2 Menteri Baru

Presiden Jokowi, lanjut Pangi, semestinya tidak mendasari keputusan perombakan kabinet berdasar sharing power atau pembagian kekuasaan.

"Presiden selama ini selalu mengatakan sudah tidak punya beban lagi, itu artinya presiden bisa saja reshuffle menteri dari parpol (partai politik) kalau memang kinerjanya buruk," ungkap Pangi.

Kinerja kementerian, ungkap Pangi, dapat dilihat dari berbagai survei yang bisa menjadi bahan evaluasi.

"Sejauh mana kepuasaan publik terhadap kementerian, terhadap menteri yang kinerjanya dianggap bagus dan tidak memuaskan publik."

"Reshuffle harus ada alat ukur yang jelas tidak boleh berdasarkan asumsi apalagi like or dislike atau hanya karena komunikasinya kurang bagus, atau kurang kinerja dan prestasinya di tampilkan ke media, kurang di promosikan ke TV sehingga dianggap tidak bekerja," ujarnya.

"Jangan-jangan ada menteri yang kerjanya senyap tapi bagus dan terukur apa yang sudah mereka lakukan," imbuh Pangi.

Adapun menurut Pangi, menteri yang akan di-reshuffle ialah menteri yang selama ini dianggap tidak mampu mengatasi masalah di kementerian tersebut.

"Mengurai problem fundamental di kementerian tersebut dari level hulu sampai level hilir," ungkapnya.

Baca juga: FAKTA Reshuffle Kabinet Jokowi: Wapres Sudah Diajak Bicara, Daftar Menteri hingga Kata Pengamat

2 Menteri akan Dilantik

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden, Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi akan segera melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Pelantikan dua menteri baru tersebut terkait dengan perubahan nomenklatur Kementerian yang telah disetujui DPR.

Dua menteri baru tersebut yakni Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Dikbud/Ristek) dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Presiden Insya Allah akan melantik menteri baru, Menteri Dikbud/Ristek (dan) Menteri Investasi/Kepala BKPM," kata Ngabalin dikutip dari akun twitternya @AliNgabalinNew, Rabu (14/3/2021). 

Ali tidak memaparkan siapa sosok yang akan dilantik dalam dua nomenklatur baru Kementerian tersebut.

Apakah pejabat lama yakni Nadiem Makarim untuk Menteri Dikbud Ristek, serta Bahlil Lahadalia untuk Menteri Investasi.

"Adakah menteri-menteri lain yang akan dilantik, kapan dan siapa para beliau itu? Wallahu'alam bisshowaab, itu hak prerogatif Presiden dan kita tunggu saja," pungkas Ngabalin. 

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden, Ali Ngabalin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle kabinet pada pekan ini.

"Pekan ini, sangat bisa pekan ini," kata Ali saat dihubungi, Selasa, (13/4/2021).

Ali mengatakan terdapat tiga faktor yang menguatkan Presiden akan melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju (KIM) Jilid ke 2 dalam waktu dekat. 

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Menguat: Siapa Menteri yang Terancam dan Siapa Saja yang Aman?

Pertama yakni adanya penyatuan Kemenristek dengan Kemendikbud. Usulan pemerintah untuk menyatukan dua kementerian tersebut telah disetujui DPR.

 "Surpres yang dikirim ke DPR 30 maret itu, itu kan sudah diterima DPR, disidang DPR dan telah diambil keputusan, terkait pengabungan Kemenristek ke Kemendikbud. Kenapa begitu, banyak kerjadaan di Kemeristek yang seharusnya menjadi bidang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)" katanya.

Faktor yang kedua kata Ali yakni Menristek Bambang Brodjonegoro yang menyatakan telah pamit dari Kementeriannya. 

"Kan terjadi kekosongan itu. Sementara kemenristek sendiri belum ke kemedikbud," katanya.

Faktor ketiga kata dia,  yakni pemerintah yang akan segera membentuk Kementerian Baru yakni Kementerian Investasi.  Dengan adanya kementerian baru, otomatis maka akan ada menteri baru.

"Yang abang bilang, selama masa kerja di Bina Graha abang tahu benar, bagaimana keputusan-keputusan yang diambil presiden tidak membutuhkan waktu lama, makanya dalam pekan pekan ini, kita tunggu saja, tidak mustahil dalam pekan ini," pungkasnya.

Berita lain tentang reshuffle kabinet

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Taufik Ismail)