Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ekonom Senior Soroti Rencana Pemerintah Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

Emil menjelaskan, komersialisasi tersebut terjadi jika skema pembangunan gedung kementerian di ibu kota negara baru melalui tukar guling dengan pihak

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Ekonom Senior Soroti Rencana Pemerintah Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan
istimewa
Ekonom senior. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Emil Salim menyoroti rencana pemerintah yang bakal memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.

Menurutnya, biaya yang terbesar untuk dikeluarkan adalah soal sejarah.

Sebab, Jakarta sebagai ibu kota proklamasi bakal lenyap menjadi komersialisasi.

Hal itu disampaikannga dalam diskusi daring bertajuk 'Pemindahan Ibu Kota, Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19, Mana yang Lebih Prioritas?', Jumat (16/4/2021).

Baca juga: Temui Warga Penajam Paser Utara, LaNyalla Datangi Titik Nol Ibu Kota Negara

"Maka cost terbesar yang saya lihat adalah the historical cost dari ibu kota proklamasi, berkembangnya pusat perjuangan kita dari sejak Budi Oetomo, Jakarta akan hilang lenyap dan kalau ditukargulingkan menjadi sentra komersial," kata Emil Salim.

Emil menjelaskan, komersialisasi tersebut terjadi jika skema pembangunan gedung kementerian di ibu kota negara baru melalui tukar guling dengan pihak swasta.

Berita Rekomendasi

Nantinya, swasta yang akan membangun gedung kementerian di Kalimantan.

Sementara gedung kementerian di Jakarta bakal tukar guling dengan swasta.

Menurutnya, hal itu bakal berpotensi merubah gedung perkantoran yang bersejarah beralih menjadi pusat komersial.

Baca juga: Calon Ibu Kota Penajam Paser Utara Dilanda Banjir

"Departemen Keuanagan adalah salah satu monumen historis yang besar juga akan ditukargulingkan. Memudian beberapa kompleks Merdeka Barat, Merdeka Timur, Selatan dan Utara, kantor-kantor itu jika pindah harus juga tukar guling," ujarnya.

"Bayangkan Departemen Keuangan menjadi mal dan sebagaunya. Ngeri saya melihat hal ini, apakah faktor ini sduah diperhitungkan?," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas