Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penanganan Covid

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Desak Sinovac Segera Urus EUL dari WHO

Pemerintah diminta desak Perusahaan China yang memasok Vaksin Sinovac ke Indonesia segera mengurus Emergency Use Listing (EUL) dari WHO.

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Desak Sinovac Segera Urus EUL dari WHO
Chaerul Umam
Politisi PAN, Saleh Partaonan Daulay 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah RI mendesak Perusahaan China yang memasok Vaksin Sinovac ke Indonesia yakni Sinovac Biotech Ltd segera mengurus Emergency Use Listing (EUL) dari WHO.

Pasalnya, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Arab Saudi mengharuskan setiap jamaah haji dan umroh harus divaksin dengan vaksin yang telah memiliki EUL. 

"Ini sangat penting mengingat jamaah haji dan umroh terbesar di dunia adalah dari Indonesia," ujar Saleh, kepada wartawan, Senin (19/4/2021).

"Sertifikat EUL ini kan penting. Minggu lalu, menteri agama menyebutkan bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi ini. Mungkin ini terkait dengan masih merebaknya virus covid-19 di banyak negara," imbuhnya.

Baca juga: Dubes Arab Saudi Pastikan Akan Ada Haji di Tahun 2021

Baca juga: Wamenag Jelaskan Alasan Ongkos Haji 2021 Bakalan Naik

Sebagai konsumen dan pengguna vaksin Sinovac yang tidak sedikit, kata Saleh, maka Pemerintah Indonesia dinilai sangat layak menuntut agar Sinovac Biotech Ltd segera mengurus EUL tersebut.

Posisi Indonesia adalah pembeli.

Karenanya, menurut Wakil Ketua MKD itu, perusahaan yang mesti mengurus persoalan pendaftaran dan urusan administratif.

"Ini saya dengar malah pemerintah Indonesia yang memberikan perkiraan. Ada yang memperkirakan akan keluar di bulan April, ada juga yang menyebut di awal Mei. Tidak diketahui mana yang paling benar. Yang jelas, sampai hari ini belum keluar dan belum masuk dalam list WHO," kata dia. 

Baca juga: Jemaah Asal Indonesia Belum Diizinkan Umrah oleh Pemerintah Arab Saudi 

Tahun ini, kata Saleh, pemerintah Saudi diperkirakan akan kembali menerima jamaah haji.

Seperti biasa, Saudi akan sangat ketat menjaga persyaratan yang mereka tetapkan.

"Karena itu, jamaah haji kita yang telah divaksin Sinovac harus dipastikan diakui dan diperbolehkan masuk Saudi. Kalau tidak, daftar antrean jamaah yang mau berangkat haji akan semakin panjang," pungkasnya.

Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas