"Mungkin Rapsel Ali dipanggil, kebetulan matching dari Sulsel juga," ujar Qodari.

Rapsel juga dikenal sebagai menantu Wakil Presiden Maruf Amin.

4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Kabar yang berhembus juga menyebutkan politikus PAN akan mengisi kursi Menteri Perhubungan yang kini dijabat oleh Budi Karya Sumadi.

PAN diprediksi akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi.

Dua nama calon menteri dari PAN yang beredar di publik yakni politikus senior PAN Asman Abnur dan Sekjen PAN, Eddy Soeparno.

Lalu kemana Budi Karya selanjutnya.

Qodari memprediksi Budi Karya akan menempati posisi strategis lainnya jika diganti dari Menteri Perhubungan.

5. Menteri Koperasi dan UMKM

Yang mengejutkan adalah adalah munculnya nama tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Witjaksono.

Sejumlah media memberitakan Witjaksono yang juga Ketua Umum Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (NU) ini telah dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk berdiskusi mengenai UMKM dan kehidupan nelayan.

Informasi yang berhembus Witjaksono kemungkinan akan menjabat Menteri Koperasi dan UMKM menggantikan Teten Masduki.

6. Kepala BKPM

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini masih dijabat Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya pejabat KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Bahlil masih akan dipercaya Presiden Jokowi.

Ngabalin memperkirakan Bahlil akan ditunjuk sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Senada dengan Nadiem, Bahlil dinilai Ngabalin sebagai menteri milenial dan orang berprestasi.

Dalam beberapa kesempatan di depan publik, Presiden Jokowi memuji kinerja Bahlil.

Misalnya saat Jokowi memberikan arahan di acara Rakornas Investasi Tahun 2020 di Jakarta.

"Saya senang kepada Pak Bahlil, kalau menyampaikan gamblang, jelas, arahnya ke mana juga kelihatan," ujar Presiden Jokowi kala itu.

2 Catatan

Terkait wacana reshuffle kabinet tersebut, Direktur Eksekutif Citra Institute Yusa Farchan memberikan tiga catatan penting.

Pertama, reshuffle kabinet harus memberi efek positif sekaligus mengembalikan kepercayaan publik bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Reshuffle bukan hanya wacana dan urusan kelompok elite tetapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Sirkulasi dan penyegaran anggota kabinet diperlukan untuk memastikan terselenggaranya good governance berbasis kepentingan publik yang lebih luas," katanya, Senin (19/4/2021) di Jakarta.

Dalam konteks ini, menurut Yusa, dibutuhkan figur menteri yang tidak hanya kompeten, tetapi juga inovatif, berani, dan mampu menciptakan terobosan-terobosan segar dalam kebijakan pemerintahan.

Kedua, reshuffle tentu merupakan hak prerogatif Presiden. Publik hanya bisa berspekulasi sekaligus menaruh harapan besar atas bongkar pasang kabinet tersebut.

Yang baru bisa dipastikan, reshuffle akan menyasar dua pos kementerian berdasarkan perubahan nomenklatur baru. Pertama, pos Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbud/Ristek). Kedua, Kementerian Investasi.