Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemerintah Indonesia Bekerja Sama dengan Hongaria, Bentuk IHIF untuk Sukseskan Pembangunan Tanah Air

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Pemerintah Hongaria membentuk IHIF.

Penulis: Triyo Handoko
Editor: Pravitri Retno W
zoom-in Pemerintah Indonesia Bekerja Sama dengan Hongaria, Bentuk IHIF untuk Sukseskan Pembangunan Tanah Air
dok. UAI
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dr. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, bersama Pemerintah Hongaria yang diwakili oleh Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Judit Pach, mengadakan kersama bilateral, di Jakarta Rabu (21/4/2021).

Dilansir laman resmi pu.go.id, kerjasama tersebut dalam bentuk pembentukan Indonesia-Hungary Investment Fund (IHIF) oleh Pemerintah Hongaria, di ruang rapat Menteri PUPR.

Menteri Basuki mengapresiasi inisiasi Pemerintah Hongaria dalam pembentukan IHIF.

Hadirnya IHIF sebagai satu diantara bentuk kerja sama antara kedua negara.

“Saya sangat mengapresiasi kehadiran IHIF dalam rangka mensukseskan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui dukungan finansial,” ujar Menteri Basuki.

Kerja Sama PUPR
Suasana rapat pembahasan yang dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Pemerintah Hongaria yang diwakili oleh Duta Besar Hongaria untuk Indonesia dalam pembentukan Indonesia – Hungary Investment Fund (IHIF). (Kementerian PUPR)

Target Kuatkan Pembangunan Daerah

Menteri Basuki menyetujui usulan Hongaria untuk mempercepat pembentukan IHIF dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja).

Berita Rekomendasi

“Saya harap proyek-proyek yang didanai melalui IHIF lebih banyak kandungan lokalnya dan banyak menyerap tenaga kerja Indonesia," ungkap Menteri Basuki.

"Term of financing yang terkait kandungan lokal ini juga harus dibahas oleh Pokja agar clear dalam pelaksanaanya,” tambah Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan agar Pokja tersebut melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kedutaan Hongaria, dan juga Indonesia Investment Authority (INA).

“Kementerian PUPR fokus pada proyek infrastrukturnya, sementara untuk masalah keuangan kewenangannya berada di Kementerian Keuangan,” kata Menteri Basuki.

Pada 2020-2024 Kementerian PUPR mendapat APBN sebesar Rp 623 triliun.

Namun, kebutuhan investasi untuk infrastruktur mencapai Rp 2.035 triliun.

Untuk memenuhi kekurangan dana ini diperlukan skema investasi pembiayaan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas