TRIBUNNEWS.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah untuk menolak kedatangan Presiden Myanmar pada KTT ASEAN di Jakarta yang akan dilaksanakan pada 24 April 2021.

Jika pemerintah menerima kedatangan Presiden Myanmar tersebut, KontraS menilai pemerintah berarti menormalisasi dan menerima rezim militer Myanmar yang keji.

Melansir laman kontras.org, penerimaan tersebut bisa jadi alarm ancaman terhadap HAM secara keseluruhan.

Presiden Mayanmar saat ini Min Aung Hlaing, berasal dari rezim junta militer.

Semenjak melakukan kudeta, Min Aung Hlaing telah melanggar prinsip HAM dengan melakukan penangkapan, penahanan, termasuk penyiksaan dan pembunuhan.

Baca juga: KTT di Jakarta untuk Membahas Krisis Myanmar akan Jadi Ujian Bagi Kredibilitas ASEAN

Hal ini memperlihatkan situasi dan kondisi serius yang dihadapi oleh rakyat Myanmar.

Beberapa fasilitas publik juga ikut dirusak dan dikuasi oleh militer Myanmar.

Protes dilakukan masyarakat sipil yang ingin menyuarakan suaranya bahkan dikenakan hukuman.

Rezim junta Myanmar juga beberapa kali memutus koneksi internet dan arus informasi di sosial media sehingga masyarakat Myanmar tidak bisa mengakses informasi tentang apa yang terjadi di lapangan.

Baca juga: PBB: Jutaan Orang Terancam Kelaparan di Myanmar

Beberapa tekanan juga dilakukan rezim militer kepada orang-orang yang tidak mengikuti aturan yang ada, termasuk Perwakilan Myanmar untuk PBB.

ASEAN Bergerak Lambat

Sementara itu, KontraS menilai ASEAN telah gagal menanggulangi kejadian ini.

Sehingga tujuan ASEAN berupa komitmen untuk mencapai kawasan yang stabil dan damai patut dipertanyakan.

Pada KTT ASEAN pada tanggal 24 April 2021 mendatang, ASEAN, termasuk Indonesia, mengagendakan akan melakukan dialog terbuka yang akan mendiskusikan tentang situasi di Myanmar, termasuk datangnya Presiden Min Aung Hlaing ke KTT.

Baca juga: Amerika Kembali Jatuhkan Sanksi Terhadap 2 Perusahaan Myanmar