TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menanggapi kedatangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ke kediaman Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri hingga sowan ke PBNU.

Kunjungan Nadiem itu menyisakan tanda tanya besar, apakah Nadiem akan luput dari kabar reshuffle kabinet?

Karyono menilai pembahasan soal hilangnya kurikulum Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), itu tak otomatis membuat posisi Nadiem aman.

"Tentu ada sejumlah syarat jika PDIP ingin mendukung Nadiem. Dalam perspektif PDIP, saya menduga, syarat yang utama adalah Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional," kata Karyono  dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: PKB: Tanpa Evaluasi Total, Permintaan Maaf Nadiem ke PBNU Hanya Cari Suaka Politik

Karyono menyebut jika "kontrak politik" itu disepakati maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDIP.

"Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan, maka PDIP pasti enggan mendukung Nadiem," tambahnya.

Sebagai partai penguasa, Karyono meyakini PDIP tentu tidak mau "cek kosong" dalam mendukung mantan bos Go-Jek itu.

"Jadi, Pancasila lah yang menjadi taruhan apakah PDIP mendukung Nadiem atau tidak," kata Karyono.

Meski demikian, Karyono meyebut semuanya kembali pada presiden Joko Widodo yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri.

"Karenanya, pertemuan Nadiem dengan Mega tidak menjamin posisi Nadiem aman dari reshuffle. Tapi bisa juga, pertemuan tersebut menjadi iyarat posisi Nadiem Makarim aman," katanya.

Terlebih, ditambahkan olehnya, jika melihat perkembangan terakhir yakni serangkaian pertemuan Nadiem dengan pihak PDIP serta pertemuan Nadiem dengan PBNU.

"Tujuan dari dua pertemuan itu memang di satu sisi untuk mengklarifikasi sejumlah isu kontroversial yang mengemuka belakangan, yaitu terkait isu hilangnya frase agama, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia di PP 57 Tahun 2021 dan hilangnya nama KH.Hasyim Ashari dari kamus sejarah," kata Karyono.

"Tapi di sisi lain, pertemuan dengan dua organisasi besar seperti NU yang religius nasionalis, dan PDIP yang nasionalis religius ini bisa menjadi isyarat dukungan untuk Nadiem dengan syarat," ujarnya.

"Syaratnya Nadiem harus memperbaiki kesalahan dan meminta maaf, Nadiem harus berani pasang badan dan tegak lurus menegakkan Pancasila, menegakkan islam "rahmatan lilalamin" dan berani membersihkan anasir-anasir pengusung ideologi khilafah, kaum intoleran yang masih bercokol di instansi pendidikan," pungkas Karyono.

Kunjungi Megawati

Di tengah isu bakal terkena (reshuffle) perombakan kabinet, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Hal itu dia bagikan lewat akun instagram miliknya.

"Ngobrol dua jam sama Bu Mega, diskusi strategi mempercepat Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Saya banyak belajar dari pengalaman beliau," kata Nadiem, Selasa (20/4/2021) seperti dikutip dari Kompas.TV.

Nama Nadiem menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir.

Salah satunya terkait isu perombakan kabinet, menyusul bergabungnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ristek.

Nadiem juga disorot terkait hilangnya materi pelajaran Bahasa Indonesia dan Pancasila serta tidak dicantumkannya nama pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Meski, hal tersebut sudah dibantah.

Isu perombakan kabinet juga santer disebut bakal dilakukan hari Rabu Pon atau Rabu Pahing.

Namun pihak istana melalui Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah ada reshuffle di hari Rabu.

Baca juga: Tak Ada Reshuffle Hari Ini, Presiden Jadwalnya Kunker ke Jawa Barat

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengungkapkan isi pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dengan Ketua Umum PDIP yang juga Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan tersebut membahas soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sowan ke PBNU

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jln Kramat Raya, Jakarta Pusat (22/4/2021).

Dirinya tiba sekira pukul 14.37 WIB.

Nadiem langsung menemui Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj yang didampingi oleh Sekjen PBNU KH Helmy Faishal Zaini.

Hadir pula anak dari mendiang Presiden Abdurahman Wahid, Yenny Wahid.

Nadiem yang juga Mantan CEO Gojek ini mengatakan pertemuan tersebut untuk meluruskan isu tidak masuknya nama pendiri NU KH Hasyim Asy'ari pada Kamus Sejarah Jilid I yang disusun pada tahun 2017.

"Pertama kesempatan ini untuk bisa meluruskan isu ini. Walaupun ini terjadi disusun dirancang sebelum saya menjadi menteri," ujar Nadiem di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat (22/4/2021).

Baca juga: HNW Minta Kamus Sejarah Ditarik dan Dikoreksi Karena Dinilai Manipulatif

Menurut Nadiem, Kamus Sejarah Jilid I tersebut tidak disusun saat dirinya menjadi menteri.

Meski begitu, dirinya menegaskan komitmen untuk bertanggung jawab.

Nadiem meminta maaf kepada PBNU dan berjanji akan mengoreksi Kamus Sejarah Jilid I tersebut.

"Jadi ini akan segera kami koreksi dan kami mohon maaf dengan segala ketidaknyamanannya," ucap Nadiem.

Seperti diketahui, Nadiem langsung menugaskan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid untuk melakukan koreksi.

Penulis: Reza Deni/Fahdi/Chaerul