TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menanggapi kedatangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ke kediaman Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri hingga sowan ke PBNU.

Kunjungan Nadiem itu menyisakan tanda tanya besar, apakah Nadiem akan luput dari kabar reshuffle kabinet?

Karyono menilai pembahasan soal hilangnya kurikulum Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), itu tak otomatis membuat posisi Nadiem aman.

"Tentu ada sejumlah syarat jika PDIP ingin mendukung Nadiem. Dalam perspektif PDIP, saya menduga, syarat yang utama adalah Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional," kata Karyono  dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: PKB: Tanpa Evaluasi Total, Permintaan Maaf Nadiem ke PBNU Hanya Cari Suaka Politik

Karyono menyebut jika "kontrak politik" itu disepakati maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDIP.

"Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan, maka PDIP pasti enggan mendukung Nadiem," tambahnya.

Sebagai partai penguasa, Karyono meyakini PDIP tentu tidak mau "cek kosong" dalam mendukung mantan bos Go-Jek itu.

"Jadi, Pancasila lah yang menjadi taruhan apakah PDIP mendukung Nadiem atau tidak," kata Karyono.

Meski demikian, Karyono meyebut semuanya kembali pada presiden Joko Widodo yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri.

"Karenanya, pertemuan Nadiem dengan Mega tidak menjamin posisi Nadiem aman dari reshuffle. Tapi bisa juga, pertemuan tersebut menjadi iyarat posisi Nadiem Makarim aman," katanya.

Terlebih, ditambahkan olehnya, jika melihat perkembangan terakhir yakni serangkaian pertemuan Nadiem dengan pihak PDIP serta pertemuan Nadiem dengan PBNU.

"Tujuan dari dua pertemuan itu memang di satu sisi untuk mengklarifikasi sejumlah isu kontroversial yang mengemuka belakangan, yaitu terkait isu hilangnya frase agama, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia di PP 57 Tahun 2021 dan hilangnya nama KH.Hasyim Ashari dari kamus sejarah," kata Karyono.

"Tapi di sisi lain, pertemuan dengan dua organisasi besar seperti NU yang religius nasionalis, dan PDIP yang nasionalis religius ini bisa menjadi isyarat dukungan untuk Nadiem dengan syarat," ujarnya.

"Syaratnya Nadiem harus memperbaiki kesalahan dan meminta maaf, Nadiem harus berani pasang badan dan tegak lurus menegakkan Pancasila, menegakkan islam "rahmatan lilalamin" dan berani membersihkan anasir-anasir pengusung ideologi khilafah, kaum intoleran yang masih bercokol di instansi pendidikan," pungkas Karyono.