Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Penembakan di Papua

KSP Minta Aparat Keamanan di Papua Rangkul Tokoh Agama dan Pemuka Adat

Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, aparat keamanan tidak bisa secara tunggal menciptakan keamanan di Kabupaten Puncak.

KSP Minta Aparat Keamanan di Papua Rangkul Tokoh Agama dan Pemuka Adat
istimewa
TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi sedang berjaga di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (29/4/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut, dalam menciptakan keamanan di Kabupaten Puncak dan wilayah pegunungan tengah adalah kerja yang melibatkan berbagai pihak.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, aparat keamanan tidak bisa secara tunggal menciptakan keamanan di Kabupaten Puncak.

Menurut Jaleswari, Bupati Puncak menyampaikan bahwa perlu ada pendekatan ke masyarakat, dan terbangun pola komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan.

"Diperlukan juga optimalisasi dan terus didorongnya pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik untuk mempersempit ruang gerak KKB," kata Jaleswari dalam keterangannya, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Pasca-Baku Tembak Situasi di Ilaga Papua Kondusif, Warga Persiapan Tradisi Bakar Batu

Jaleswari juga meminta, kepada seluruh unsur aparat keamanan, dari semua kesatuan dan instansi, agar terus bekerja secara maksimal untuk menegakkan hukum, menindak para KKB dan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Papua.

Tentunya, sebagaimana Presiden telah sampaikan tidak ada lagi ruang bagi KKB di Indonesia.

"Kami meminta seluruh elemen pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk merangkul tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda guna menghadirkan negara dan kepemimpinan kepada masyarakat Kabupaten Puncak dan Pegunungan Tengah pada masa-masa sulit ini," jelasnya.

Secara khusus kepada pemerintah provinsi dan daerah, bersama Kementerian/Lembaga terkait, KSP meminta agar pembangunan kesejahteraan dipercepat lagi agar menutup celah bagi KKB untuk bergerak.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas