TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengingatkan daerah agar menyamakan narasi dengan pemerintah pusat dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 akibat mudik.

Pemerintah Pusat kata Doni tegas melarang mudik.

"Sehingga keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal, tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan  politik negara, kepala negara adalah bapak presiden Jokowi," kata Doni usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (3/5/2021).

Doni meminta seluruh pejabat untuk mengikuti arahan Presiden mengenai larangan mudik. Karena kata dia larangan mudik telah dipertimbangkan dengan matang dengan berkaca pada pengalaman mudik tahun lalu.

Jangan sampai menurut dia, pemerintah terlambat memberikan pengumuman larangan mudik yang berakibat pada melonjaknya kasus Covid-19 hingga 93 persen.

"Mohon sekali lagi seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini karena apa? karena kalau kita biarkan seperti tahun lalu kita terlambat memberikan pengumunan maka akan terjadi peningkatan kasus 93 persen diikuti juga angka kematian yang relatif tinggi," kata dia.

Dampak dari adanya warga masyarakat yang nekad pulang ke kampung halaman pada mudik Idul Fitri 2021 kata Doni sudah terlihat. Akibat adanya masyarakat yang pulang kampung sebelum adanya larangan mudik, terjadi kenaikan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Sumatera.

Baca juga: Kucing-kucingan Pemudik: Sembunyi di Truk dan Naik Mobil Bak Terbuka, Mengaku Mau Pindahan

"Sehingga kalau kita lihat hampir semua provinsi di pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus  baik kasus aktif dan menurunkan angka kesembuhan serta meningkat seluruh provinsi angka kematiannya," katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut Doni meminta seluruh pejabat di Sumatera untuk segera mengevaluasi penanganan Covid-19 Secepat mungkin. Jangan sampai penanganan melonjaknya Covid-19 terlambat sehingga kondisinya makin parah.

"Ketika terlambat melakukan pengetatan dan melakukan langkah langkah untuk pencegahan, maka kasus eksponensial ini akan tidak terkontrol. Seperti pernah terjadi di Jakarta pada bulan September dan Oktober tahun lalu setelah adanya pengendoran terhadap sejumlah kegiatan liburan, maka rumah sakit wisma atlet mengalami kepenuhan  sehingga terjadi antrian ambulans yang cukup panjang," pungkasnya.

Sebelumnya sejumlah Kepala Daerah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Pemerintah Pusat soal mudik Lebaran 2021.

Diantaranya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang tidak melarang masyarakat untuk mudik.

Herman membangkang dengan memperbolehkan masyarakat mudik meskipun harus melampirkan bukti hasil tes kesehatan, baik rapid test antigen maupun GeNoseC19, di setiap posko penyekatan.

Tidak hanya Gubernur Sulsel, Kepala Daerah yang tidak sejalan dengan Jokowi dalam mudik yakni Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Ia beralasan mudik merupakan kebiasaan masyarakat menyambut Idul Fitri.