Fadli Zon Tanggapi Polemik Tes ASN Pegawai KPK: Bisa Mengganggu Kebebasan Privat dalam Beragama
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tanggapi polemik tes kebangsaan pegawai KPK: Bisa Mengganggu Kebebasan Privat dalam Beragama.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik.
Beredar kabar, tes itu memuat pertanyaan yang janggal.
Contohnya, soal "kenapa belum menikah" hingga "islamnya, islam apa".
Bahkan, pertanyaan mengenai doa sebelum makan hingga qunut juga muncul.
Menanggapi hal itu, Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menyebut negara mengalami kemunduran berbangsa, jika terbukti pertanyaan yang beredar itu memuat dalam tes.
Baca juga: Firli Bahuri: Tidak Ada Niat Mengusir Insan KPK Dari Lembaga
"Kalau benar pertanyaan - pertanyaan Tes Kebangsaan pegawai @KPK_RI seperti yangg beredar itu, sungguh kita alami kemunduran dalam berbangsa," ungkapnya, melalui akun Twitter, @FadliZon, Kamis (6/5/2021).
Menurutnya, soal yang menyangkut agama dalam tes ini, bisa menganggu ranah privat seseorang.
Terlebih dalam lingkup kebebasan seseorang menjalani ajaran agamanya.
"Sejumlah pertanyaan itu tak ada hubungan dengan integritas, malah bisa mengganggu ranah privat kebebasan jalankan ajaran agama n keyakinan yang dijamin konstitusi," tulis anggota DPR RI ini.
Baca juga: 75 Pegawai KPK Tak Penuhi Syarat Jadi ASN, Hendardi: Hal Lumrah Ada yang Lolos dan Ada yang Gagal
Kabar soal yang janggal ini pun diterima Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo.
Ia mendapat pengakuan dari beberapa pegawai KPK, bahwa soal yang ditanyakan tak ada relevansi dengan kebangsaan.
"Soal-soal yang muncul berbau hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dimunculkan."
"(Soal) Ketika shalat pakai qunut atau tidak. Itu kan sesuatu yang tidak ada relevansinya," ucap Adnan, dikutip dari tayangan langsung Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Kamis (6/5/2021).
Baca juga: Penampakan Baru Ruang Konferensi Pers KPK: Ada Foto Jokowi-Maruf Amin
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari juga mengaku mendengar kabar terkait pertanyaan TWK yang janggal.