Peneliti LIPI Dorong Pemangku Kepentingan Bersikap Etis Sikapi Papua
Selain bertentangan dengan hukum di Indonesia sendiri, kata dia, peminggiran hak asasi manusia mencoreng wajah Indonesia sebagai bagian dari warga dun
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Klaster Riset Konflik, Pertahanan, dan Keamanan di Pusat Penelitian Politik LIPI Muhammad Haripin menyatakan pihaknya mendorong semua pemangku kepentingan untuk bersikap etis dalam menyikapi situasi di Papua belakangan ini.
Menurut pihaknya pernyataan seorang tokoh sipil atau pejabat tinggi lembaga negara yang menihilkan prinsip hak asasi manusia dalam penanganan konflik merupakan pandangan yang amat berbahaya bagi upaya memutus siklus kekerasan di Papua.
Selain bertentangan dengan hukum di Indonesia sendiri, kata dia, peminggiran hak asasi manusia mencoreng wajah Indonesia sebagai bagian dari warga dunia.
Hal tersebut disampaikannya ketika membacakan poin kedua pernyataan pers pihaknya berjudul "Menanti Perdamaian di Papua: Urgensi Penghentian Kekerasan" untuk menyikapi perkembangan situasi keamanan di Papua belakangan ini.
"Kami pun mendorong semua pemangku kepentingan untuk bersikap etis, menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menyikapi situasi di Papua," kata Haripin secara virtual pada Kamis (6/5/2021).
Baca juga: Tuding Pemerintah Rendahkan dan Ingin Hilangkan Orang Asli Papua, Pria di Mimika Diciduk Polisi
Haripin mengatakan pihaknya menilai hal tersebut seharusnya sejalan dengan upaya diplomasi diplomasi pemerintah dalam mendorong demokratisasi dan penghormatan HAM di Myanmar dan Palestina.
"Tentu Indonesia juga wajib memastikan pemenuhan hak serupa bagi masyarakat di dalam negeri dan tidak terkecuali masyarakat Papua," kata Haripin.
Klaster Riset Konflik, Pertahanan, dan Keamanan terdiri atas peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang setiap hari bergelut dengan isu-isu pertahanan dan keamanan.
Mereka tediri dari berbagai macam latar belakang di antaranya studi ilmu politik, ilmu hubungan internasional, studi resolusi konflik, dan sebagainya.
"Kami sebagai kelompok kecil sebetulnya di P2P LIPI merasa ada kebutuhan untuk menyatakan sikap kami sebagai peneliti, sebagai bagian dari komunitas epistemik terkait perkembangan di Papua," kata Haripin.
