Soal Materi TWK KPK Dinilai Nyeleneh, Pengamat Hukum: Apa Kaitannya dengan Komitmen Kebangsaan
Dr Agus Riwanto, ikut menanggapi isu polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Hukum Tata Negara Fakultas Hukum dan Direktur LKBH FH UNS Surakarta, Dr Agus Riwanto, ikut menanggapi isu polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Agus menilai, seleksi atau tes dan pertanyaan yang ada dalam TWK agak nyeleneh.
Karena, menurutnya, banyak materi yang justru tidak ada kaitannya dengan komitmen kebangsaan.
"Kalau saya baca di banyak pemberitaan media itu, seleksi atau tes kuisioner dan pertanyaan-pertanyaan dalam TWK itu kan agak nyeleneh-nyeleneh."
"Banyak materi yang apa sih sebenarnya kaitannya dengan komitmen kebangsaannya," kata Agus kepada Tribunnews.com, Sabtu (8/5/2021).
Baca juga: ICW Sebut Tes Wawasan Kebangsaan yang Diikuti Pegawai KPK Sebagai Tes Abal-abal
Baca juga: Abraham Samad Sangsi Bakal Ada Lagi OTT Sekelas Menteri di KPK
Ada Materi Soal Doa Qunut hingga LGBT dalam TWK
Diketahui sebelumnya, beredar kabar jika dalam tes TWK ini terdapat pertanyaan mengenai doa qunut, bahkan ada juga tentang LGBT.
Agus pun mempertanyakan apa esensi dari soal-soal ini dalam mengukur komitmen kebangsaan seseorang.
Lebih lanjut, Agus menuturkan, dalam hal ini yang menjadi kekeliruan adalah tidak adanya penjelasan dan akuntabilitas kepada publik.
"Misalnya ada pertanyaan mengenai doa qunut, bahkan ada LGBT. Apa sih sebenernya esensinya untuk mengukur komitemen kebangsaan seseorang."
"Yang keliru adalah tidak melakukan penjelasan dan akuntabilitas kepada publik. Kan ini lembaga publik, menurut saya ini perlu diakuntabilitas publikan," tutur Agus.
Agus pun mempermasalahkan esensi tes TWK dengan tujuan akhir seseorang memiliki komitmen kebangsaan.
Karena jika hal tersebut dikomunikasikan sejak awal, maka tidak akan menjadi masalah seperti sekarang ini.
"Apa si esensi dan kaitannya tes itu dengan tujuan akhir seseorang memiliki komitmen kebangsaan. Kalau itu dikomunikasikan sejak awal, menurut saya pasti tidak akan menjadi masalah," ujar Dosen Hukum Tata Negara FH UNS ini.
Baca juga: ICW Yakin Ketua KPK Firli Bahuri Tidak Akan Lolos Tes Wawasan Kebangsaan
Baca juga: Johan Budi Singgung KPK - Kemenpan RB Saling Lempar Tanggung Jawab terkait TWK KPK