TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah mengupayakan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dipercepat menjelang Lebaran 2021.

Adapun bansos yang pencairannya dipercepat yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan BLT Dana Desa.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, BLT Dana Desa telah tersalur sebesar Rp 2,3 triliun kepada 3,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari target 8 juta KPM.

Bagi kabupaten yang belum mencairkan BLT DD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diharapkan ikut mendorong agar pencairan BLT DD dapat segera direalisasikan.

Baca juga: Airlangga Hartarto Pimpin Pelepasan Penyaluran Bantuan Oksigen untuk India

Sementara itu, untuk penyaluran Program Sembako alokasi bulan Mei-Juni rencananya akan disalurkan kepada 13 juta KPM pada Mei 2021.

Sosialisasi kepada KPM diharapkan segera dilakukan melalui berbagai media bahwa bantuan sudah dapat dimanfaatkan sebelum lLebaran 2021.

"Jadi sekali lagi, dana sudah dimanfaatkan sebelum Lebaran atau paling tidak pada saat suasana Lebaran," ujarnya, dikutip dari laman Kemenkopmk.go.id, Selasa (11/5/2021).

"Ini bagaimana supaya disosialisasikan dan dananya memang betul-betul masuk di dalam kartu mereka," sambungnya.

Baca juga: Gandeng Baznas dan Pemprov, Pegadaian Salurkan Bantuan ke NTB dan Sulut

Sedangkan, untuk Bansos Tunai yang berakhir April 2021, akan ada penambahan alokasi penyaluran 2 bulan yaitu Mei-Juni dengan indeks bantuan Rp 300 ribu per bulan.

Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini tengah menyiapkan proses penyaluran bantuan dan akan segera disosialisasikan kepada KPM untuk pemanfaatannya.

"Untuk PKH Tahap 2 sudah tersalur kepada 9,7 juta KPM. Menjelang lebaran, harapannya dapat segera memenuhi kuota 10 juta KPM dan itu berarti masih ada sekitar 300 ribu sasaran lagi," kata Muhadjir.

Ia meminta agar data penerima dari semua program bansos yang ada di Kemensos maupun Kemendes PDTT agar diintegrasikan.

Dirinya menekankan BLT DD melengkapi atau mengisi kekosongan, apabila masih ada KPM rentan atau terdampak yang belum terjangkau, belum menerima bantuan dari Kemensos.

"Yang paling penting harus dipastikan pengawasan ketat agar semua bansos benar-benar tersalur ke penerimanya dan dibelanjakan," terangnya.

Baca juga: Tim Penggerak PKK Salurkan Bantuan 1 Juta Masker di Kepulauan Riau