Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

OTT Menteri KKP

PNS KKP: Uang Partisipasi dari Pengusaha untuk Izin Ekspor Benur Rp 2,5 Miliar, Dicicil Tiga Kali

Uang partisipasi itu diminta oleh mantan staf khusus Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi, untuk mengeluarkan proses perizinan ekspor.

PNS KKP: Uang Partisipasi dari Pengusaha untuk Izin Ekspor Benur Rp 2,5 Miliar, Dicicil Tiga Kali
Tribunnews/Irwan Rismawan
Terdakwa kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020, Edhy Prabowo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (28/4/2021). Agenda sidang dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut adalah mendengarkan keterangan saksi. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Anton Setio Nugroho menyebut pada praktik rasuah ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur yang menjerat eks Menteri KKP Edhy Prabowo terdapat uang partisipasi untuk para perusahaan yang ingin ikut andil di dalamnya.

Dia mengatakan, uang partisipasi itu diminta oleh mantan staf khusus Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi, untuk mengeluarkan proses perizinan ekspor.

Hal itu dikatakan Anton saat dirinya duduk sebagai saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang lanjutan perkara ekspor BBL atas terdakwa eks Menteri KKP Edhy Prabowo di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (11/5/2021).

Adapun salah satu perusahaan yang memberikan uang partisipasi tersebut yakni PT Anugrah Bina Niha (PT ABN) melalui Sukanto Ali Winoto selaku Direktur Utama.

Baca juga: Jelang Idul Fitri, Eks Menteri KKP Edhy Prabowo Minta Maaf Kepada Masyarakat Indonesia

Kata Anton, Sukanto memberikan uang partispasi sebesar Rp2,5 Miliar untuk memuluskan langkahnya melakukan izin ekspor benur, ditambah uang Rp100 juta dengan maksud ucapan terima kasih.

Padahal kata dia, jika berdasarkan permintaan dari Andreau uang tersebut seharusnya berjumlah Rp 3,5 Miliar.

"Pak Kanto mengatakan kalau seperti itu tidak kuat (biayanya Rp3,5 Miliar), jadi hanya Rp2,5 milyar," tutur Anton dalam ruang sidang PN Tipikor.

Lanjut Anton mengaku, dalam pembayarannya uang sejumlah Rp2,5 Miliar tersebut dicicil dalam tahap tiga kali oleh Sukanto kepada Andreau.

Adapun dalam pembayaran pertama kata Anton, Sukanto menyerahkan uang Rp1 Miliar kepada Andreau untuk keperluan memroses izin ekspor benur itu.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas