Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

Mantan Ketua KPK Dorong Komisi ASN Evaluasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK

Dia menilai aneh ketika tes wawsasan kebangsaan itu sampai menanyakan mengenai doa qunut dan sebagainya.

Mantan Ketua KPK Dorong Komisi ASN Evaluasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK
Screenshot dari Channel YouTube Sahabat ICW
Agus Rahardjo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA—Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Agus Rahardjo mendorong Komisi aparatur sipil negara (ASN) untuk mengevaluasi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai lembaga antirasuah menjadi ASN.

Hal itu disampaikan Agus dalam Konferensi Pers Virtual: Menelisik Pelemahan KPK melalui Pemberhentian 75 Pegawai, seperti disiarkan langsung di Channel Youtube Sahabat ICW, Senin (17/5/2021).

“Perlu ada pihak yang independen yang mencoba mengevaluasi tes ini. Sekarang kita punya yang namanya komisi ASN yang kabarnya dia juga independen,” ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini.

Komisi ASN menurut dia, bisa menelusuri pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal TWK kepada pegawai KPK itu apa benar seperti yang beredar di media sosial atau tidak.

Baca juga: Agus Rahardjo: Kenapa Khusus untuk Pegawai KPK, Pertanyaannya Berbeda dengan Tes ASN yang lain?

“Dalam kekeruhan semacam ini, ada baiknya komisi ASN ini turun. Supaya lebih fair supaya orang bisa lebih percaya, bisa dibantu dengan teman-teman yang memahami tentang materi materi tes wawasan kebangsaan,” jelasnya.

Karena kata dia, sejauh ini antar pihak penyelenggara TWK kepada pegawai KPK masih saling lempar tanggung jawab terkait pembuatan soal-soal tesnya.

“Kalau kita lihat diperdebatan di media sosial itu, awalnya antara Kementerian PAN-RB, BKN dan KPK saling lempar tanggungjawab, ‘saya nggak buat soalnya.’ Kemudian akhirnya dijelaskan soalnya dibuat dengan melibatkan banyak instansi,” ucapnya.

Komisi ASN menurut dia, perlu melakukan evaluasi karena ada perbedaan TWK kepada pegawai KPK dibandingkan dengan ASN-ASN yang lain.

Baca juga: Sebagian Anggota Dewas dan Pimpinan KPK Dianggap Tak Kompeten

Agus mengatakan karirnya dimulai dari ASN yang sebelumnya disebut dengan istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Status ASN itu masih melekat pada dirinya hingga mencapai puncak karir sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas