"Ini yang tampaknya tidak dipahami dengan baik oleh para pengambil keputusan di KPK," tandasnya.

3. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera

Senada dengan Didik Mukrianto dan Arsul Sani, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, juga mengapresiasi sikap Jokowi.

Dilansir Tribunnews, Mardani menilai sikap Jokowi sebagai bentuk perlindungan untuk tidak membiarkan KPK diperlemah.

"Dan tentu apresiasi kepada pak @jokowi yang telah mendengar suara publik serta menjaga semangat pemberantasan korupsi."

"Tidak membiarkan KPK diperlemah, sikap yang beliau tunjukkan," cuit Mardani di akun Twitternya, @MardaniAliSera, Senin (17/5/2021).

Mardani pun setuju atas tindakan pimpinan KPK yang akan membina 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK, sebagai respons mereka terhadap pernyataan Jokowi.

"Memang harus seperti ini, terlebih secara peraturan per UU KPK yang baru tidak mengatur alih status kepegawaian KPK melalui TWK," lanjutnya.

Baca juga: Busyro Muqoddas Tantang Firli Bahuri Undang Pimpinan KPK Lama untuk Bahas Polemik TWK

Baca juga: Tak Cukup dengan UU KPK, Busyro Muqoddas: 75 Pegawai yang Jadi Pertahanan Terakhir Ikut Dilumpuhkan

4. Politikus Gerindra, Arief Poyuono

Politikus Gerindra, Arief Poyuono, menilai seharusnya Jokowi tak mengintervensi soal 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lolos TWK.

Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi bisa menjadi preseden buruk di masa mendatang jika ada sektor lain yang gagal TWK untuk menjadi ASN.

"Presiden Jokowi tidak boleh mengintervensi hasil tes TWK pegawai KPK yang nggak lulus. Ini bisa jadi preseden buruk."

"Jika 75 pegawai KPK diluluskan untuk jadi ASN, maka seperti guru, dosen, perawat, pegawai honorer yang tidak lulus tes TWK untuk jadi ASN harus diluluskan juga," bebernya, Selasa (18/5/2021), dilansir Tribunnews.

Dibandingkan ke-75 pegawai KPK, kata Arief, guru, dosen, perawat, hingga pegawai honorer lebih penting untuk diluluskan menjadi ASN.