TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri menyebut pihaknya masih belum menerima laporan terkait dugaan adanya peretasan nomor telepon milik penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan sejumlah pegawai KPK.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyampaikan pihaknya masih belum mendapatkan laporan adanya peretasan tersebut.

"Belum ada laporan," kata Brigjen Rusdi saat dikonfirmasi, Jumat (21/5/2021).

Kasus peretasan terhadap penggiat anti korupsi bukan kali ini saja terjadi. Pada sebelumnya, 8 aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan anggota Lokataru Foundation serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengalami hal serupa.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan meminta anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengalami teror peretasan untuk melaporkan kasusnya tersebut ke pihak kepolisian.

"Polri membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana dan kita ada UU perlindungan saksi," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (20/5/2021) kemarin.

Ia menyampaikan pihaknya membutuhkan bukti awal yang disampaikan pihak pelapor untuk nantinya dapat mengusut kasus teror peretasan tersebut. Apalagi, kasus ini telah menjadi perhatian publik.

Baca juga: Nomor Telepon Novel Baswedan dan Sujanarko Diduga Diretas, Tiba-tiba Bikin Akun Telegram

Dengan pelaporan itu, kata Ahmad, pihaknya baru bisa melakukan penyelidikan. Atas dasar itu, bukti yang diberikan pihak pelapor tersebut dinilai dibutuhkan untuk mengusut kasus ini.

"Untuk melanjutkan penyelidikan itu kita harus punya bukti awal yang cukup, tidak mungkin ada sesuatu yang menjadi ramai di masyarakat, Polri tidak atensi, itu tidak mungkin. Tentu menjadi perhatian," ungkap dia.

Lebih lanjut, Ahmad menyampaikan pelaporan bisa disampaikan langsung dengan datang ke kantor polisi. Sebaliknya, Polri terbuka untuk membantu mengusut kasus tersebut.

"Datang ke Polri komunikasikan dulu, Jadi tidak perlu aplikasi, datang atau telepon juga bisa, mungkin kenal salah satu polisi," ungkap dia.

Yang jelas, ia menegaskan Polri memberikan atensi setiap adanya laporan yang menjadi perhatian masyarakat.

"Secara umum Polri pasti menindaklanjuti sesuatu yang menjadi atensi di masyarakat tidak mungkin membiarkan dan membuka pintu kepada masyarakat. Ketika adanya suatu tindak pidana, Polri membuka pintu seluasnya untuk mendapatkan informasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, nomor telepon milik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidik senior Novel Baswedan dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, diduga diretas.

Nomor kedua pegawai yang masuk dalam daftar Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) itu tiba-tiba membuat akun Telegram.

Padahal menurut penuturan Sujanarko, ia dan Novel tidak pernah membikin akun Telegram.

"Info teman-teman itu ada notifikasi nama saya di Telegram. Nomornya nomor saya. Bang Novel juga (tiba-tiba terdaftar di Telegram)," kata Sujanarko saat dikonfirmasi, Kamis (20/5/2021) malam.

Sujarnako menjelaskan bahwa dugaan peretasan dimulai pukul 20.30 WIB hari ini.

Ia menduga upaya peretasan tersebut disebabkan karena dirinya dan 74 pegawai KPK lainnya menentang Surat Keputusan (SK) nomor 652 yang dikeluarkan pimpinan KPK.

SK itu berisi penonaktifan pegawai tak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kayaknya ada yang mulai nyerang lagi deh. Motifnya enggak tahu deh. [Peretasan] baru pukul 20.30 WIB ada yang masuk. Nomornya sama," kata dia.

Sementara Novel melalui akun Twitter miliknya, mengungkapkan bahwa upaya peretasan terhadap dirinya dimulai pukul 20.22 WIB hari ini.

"Pengumuman. Akun Telegram saya dibajak sejak pukul 20.22 WIB hari ini shg tdk lg dibawah kendali saya. Akun Telegram Pak Sujanarko sejak pukul 20.31 WIB juga dibajak shg tdk dlm kendali ybs. Bila ada yg dihubungi gunakan akun tsb, itu bukan kami," cuit Novel di akun nazaqistsha, Kamis (20/5/2021) pukul 22.54 WIB.

Dugaan peretasan ini terjadi tak berselang lama dari langkah 75 pegawai KPK yang melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas KPK dan Ombudsman RI.

Dalam agenda tersebut, Sujanarko dan Novel yang selalu memberikan keterangan kepada publik.

Terkait peretasan ini sebelumnya juga menyasar delapan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan anggota Lokataru Foundation serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Diketahui, mereka belakangan aktif mengkritik pelaksanaan TWK dan SK 652 yang dinilai sebagai alat untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK berintegritas dan kritis.