Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Data Kependudukan Bocor

Fraksi PKS Dorong Pemerintah Libatkan BPPT Kembangkan Teknologi Tangkal Kebocoran Data Publik

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan adanya tindak jual beli data kependudukan.

Fraksi PKS Dorong Pemerintah Libatkan BPPT Kembangkan Teknologi Tangkal Kebocoran Data Publik
Andri/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan adanya tindak jual beli data kependudukan.

Menurut Mulyanto tindakan tersebut termasuk kejahatan dan harus segera diusut tuntas.

Dia khawatir data yang dijualbelikan ini disalahgunakan untuk keperluan kejahatan.

"Data yang dijual ini raksasa. Ini melibatkan data-data sebanyak lebih 270 juta penduduk, isinya NIK, nama, alamat, nomor BPJS, dan lain-lain. Dan sampai saat ini masih diperjualbelikan dengan bebas secara online. Versi samplenya saja dapat didownload sebesar 241 MB untuk data hampir sejuta penduduk," kata Mulyanto, kepada wartawan, Minggu (23/5/2021).

"Ini berpotensi disalahgunakan kemana-mana seperti penipuan, tindak kriminal seperti kekerasan, KTP palsu, penipuan pinjol, pemilih ganda atau e-KTP palsu dari penduduk asing," imbuhnya.

Baca juga: Data Penduduk Bocor, Mardani Ali Sera: Selidiki Modus Operandi agar Sistem Keamanan Bisa Diperbaiki

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri pembangunan ini menyebutkan, isu jual beli data kependudukan ini merupakan isu besar.

Karena itu, banyak Komisi di DPR RI yang terlibat yaitu Komisi I, III dan IX dalam menyikapinya.

"Sementara Komisi VII dapat dilibatkan dalam upaya pencegahan, pengambilan, penyebaran dan duplikasi data oleh pihak yang tidak berkepentingan," ujar Mulyanto.

Baca juga: Politikus PAN Sebut Dugaan Kebocoran Data Penduduk Indonesia Memalukan

Mulyanto mendorong Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan otoritas Ristek Indonesia untuk mengembangkan teknologi pencegahan dan penangkal kebocoran data digital ini.

"Jangan malah sibuk untuk melebur BPPT. Justru lembaga litbang ini sangat penting untuk segera mengembangkan teknologi yang handal, agar kita dapat melindungi kerahasiaan data publik," ujar mantan Sesmen Ristek era SBY ini.

Baca juga: Kominfo Akan Lakukan Hal Ini atas Nasib 100 Ribu Lebih Warga yang Data BPJS Kesehatannya Bocor

Mulyanto menyebut SDM BPPT memiliki kompetensi yang andal di bidang IT.

Karena itu, sangat penting untuk didayagunakan bagi kepentingan keamanan nasional seperti ini.

Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas