Ia mengungkapkan, perbaikan data kemiskinan sudah diminta sejak 2015. Namun, perbaikan tersebut ternyata tidak pernah dilakukan sampai ia menjabat sebagai Mensos.

"Saya mantan PNS, bukan hanya (mantan) wali kota. Sebetulnya kalau ada temuan (akan) diperbaiki di tahun berikutnya. Tapi yang terjadi didiamkan. Terus terang saya mumet harus diperbaiki (data) sejak (tahun) 2015," kata Risma di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Risma menjelaskan, ada sejumlah data yang harus pihaknya perbaiki. Sejumlah data di antaranya adalah NIK ganda dan NIK invalid.

"BPKP menyampaikan pada pemeriksaan 2020, dan ini terjadi sebelum saya jadi menteri, NIK tidak valid (ada) 10 juta, nomor KK tidak valid 16 juta sekian, nama kosong 5.700 sekian, serta NIK ganda 864.000 sekian pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) penetapan Januari 2020," ungkap Risma.

Karena banyaknya data yang bermasalah, penyaluran bansos pun menjadi tidak tepat sasaran.

Bahkan ada banyak warga yang menerima bantuan sosial yang seharusnya tidak mereka dapatkan.

"Jadi Permensos Tahun 2020 bahwa penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) boleh bersama BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), tapi tidak boleh satu keluarga menerima dua jenis bantuan. Kemudian BPNT satu keluarga terima dua (jenis bantuan lainnya) tidak boleh. Kalau sudah menerima, tidak boleh menerima BST (Bantuan Sosial Tunai), seperti itu," jelasnya.

Risma juga mengungkapkan banyak menemukan NIK ganda. Ia mencontohkan ada warga bernama Yati dan memiliki 11 NIK.

Kasus yang sama terjadi pada warga bernami Nurhayati yang juga memiliki banyak nomor NIK dengan alamat yang berbeda.

"Jadi alamatnya beda tapi NIK-nya sama, tapi namanya juga satu. Itu yang kita ambil satu (data) Nurhayati yang layak, kemudian yang lain ditidurkan," tuturnya.

"Tentrem Wahyuni. Ini nerima tiga pak. NIK-nya sama. Jadi kita ambil satu Tentrem itu tetap dapat tapi memang tidak tiga. Jadi setelah kita cek juga baru kita tunjukkan dan kemudian nama pada capil kemudian tidak terpilih karena dia ganda. Ini contoh-contohnya," ujarnya.

Baca juga: Anak Buah Juliari Batubara Disebut Minta Jatah Rp 2000 Per Paket Bansos

Selain persoalan NIK ganda, Risma juga membeberkan data penerima bansos yang memiliki nama unik. Karena nama-nama yang unik itu, bank tidak bersedia menyalurkan bantuan.

Ia mencontohkan adanya calon penerima bernama IT, NA70 hingga THR. Risma memastikan nama tersebut sebenarnya asli sehingga mereka seharusnya menerima bansos dari Kemensos.

Tapi karena keganjilan nama itu, pencairan bansos mereka tertunda.