Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Temukan Masalahan Berulang Dalam Implementasi DAK, BAKN : Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Sinkron

BAKN DPR sebut Ketidaksinkronan antara pemahaman pemerintah pusat dengan pemerintah daerah jadi temuan penting di beberapa provinsi.

Temukan Masalahan Berulang Dalam Implementasi DAK, BAKN : Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Sinkron
Arief/Man (dpr.go.id)
Anggota Baleg (Badan Legislasi) DPR RI Anis Byarwati. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketidaksinkronan antara pemahaman pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi temuan penting dalam kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa (25/5). 

Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati mengatakan jika merujuk kepada definisi dari Dana Alokasi Khusus (DAK), DAK bertujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

Melihat dari definisi ini berarti kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat, maka akan didanai oleh pemerintah pusat. 

"Namun dalam kenyataannya kondisinya menjadi berbalik. Karena ada kata-kata prioritas nasional, membuat seluruhnya menjadi domain pemerintah pusat mulai dari perencanaan, menentukan besaran alokasi DAK sampai kepada evaluasinya. Pada akhirnya, daerah penerima DAK hanya berperan sebagai eksekutor tanpa memiliki kebijakan apa pun dalam pengelolaan dana DAK,” ujar Anis, kepada wartawan, Rabu (26/5/2021). 

Baca juga: Syarat Vaksin Covid-19 Jemaah Haji, Fraksi PKS Minta Pemerintah Lebih Aktif Lobi Arab Saudi

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengatakan bahwa permasalahan tersebut bukan hanya terjadi tahun ini saja, akan tetapi sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. 

Jadwal perencanaan dan penganggaran daerah yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat, menjadi satu di antara penyebabnya. 

Hal lain yang menjadi penyebab adalah regulasi atau juknis DAK yang sering terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal perencanaan di daerah.

“Akhirnya berdampak kepada pelaksanaan DAK di daerah,” kata Anis. 

Anis yang juga anggota komisi XI dari Fraksi PKS ini menyayangkan kejadian yang berulang, padahal kajian mengenai DAK sudah cukup banyak. 

Ia juga menyayangkan DAK yang peruntukannya untuk pembangunan infrastruktur, justru memiliki problematika yang tak kunjung usai.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas