Tribun

Seleksi Kepegawaian di KPK

Jokowi Didesak Turun Tangan Selesaikan Polemik Seleksi Pegawai KPK

Keputusan rapat yang diklaim keputusan bersama yang diambil KPK, BKN, KemenPANRB, Kemenkumham, LAN, dan KASN, itu dinilai membangkang

Editor: Hendra Gunawan
Jokowi Didesak Turun Tangan Selesaikan Polemik Seleksi Pegawai KPK
Tangkapan Layar Youtube Kemkominfo
Presiden Joko Widodo atau Jokowi 

*Tegur Ketua KPK dan Kepala BKN

*Moeldoko Minta Alih Status Pegawai KPK Tidak 'Digoreng'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan menyelesaikan polemik alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Sebab, arahan Jokowi terkait nasib 75 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan dinilai tidak didengar oleh Pimpinan KPK dan BKN.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan TWK hendaknya tidak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK.

Meski sejak awal pimpinan KPK berdalih tak akan memberhentikan para pegawai itu, namun arah kebijakan menunjukkan sebaliknya.

75 pegawai itu sudah dibebastugaskan tanpa kejelasan waktu oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Kemudian berdasarkan hasil rapat, dari 75 pegawai itu, 51 pegawai dinyatakan tidak bisa lagi bergabung di KPK.

Baca juga: Politikus Demokrat: Imbauan Presiden Soal 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK Hanya Basa Basi

Sementara 24 pegawai lainnya dinilai masih bisa dibina meski tetap tidak ada jaminan lulus ASN.

Keputusan rapat yang diklaim keputusan bersama yang diambil KPK, BKN, KemenPANRB, Kemenkumham, LAN, dan KASN, itu dinilai membangkang dari arahan Presiden Jokowi.

”Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan pendidikan kedinasan sehingga dia tidak harus keluar dari KPK dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai-pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi," kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono.

Halaman
1234
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas