*Tegur Ketua KPK dan Kepala BKN

*Moeldoko Minta Alih Status Pegawai KPK Tidak 'Digoreng'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan menyelesaikan polemik alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Sebab, arahan Jokowi terkait nasib 75 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan dinilai tidak didengar oleh Pimpinan KPK dan BKN.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan TWK hendaknya tidak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK.

Meski sejak awal pimpinan KPK berdalih tak akan memberhentikan para pegawai itu, namun arah kebijakan menunjukkan sebaliknya.

75 pegawai itu sudah dibebastugaskan tanpa kejelasan waktu oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Kemudian berdasarkan hasil rapat, dari 75 pegawai itu, 51 pegawai dinyatakan tidak bisa lagi bergabung di KPK.

Baca juga: Politikus Demokrat: Imbauan Presiden Soal 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK Hanya Basa Basi

Sementara 24 pegawai lainnya dinilai masih bisa dibina meski tetap tidak ada jaminan lulus ASN.

Keputusan rapat yang diklaim keputusan bersama yang diambil KPK, BKN, KemenPANRB, Kemenkumham, LAN, dan KASN, itu dinilai membangkang dari arahan Presiden Jokowi.

”Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan pendidikan kedinasan sehingga dia tidak harus keluar dari KPK dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai-pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi," kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono.

Ia pun menyatakan kecewa pernyataan tegas Jokowi kemudian tidak didengar dan pegawai KPK tetap akan diberhentikan.

Baca juga: ICW Yakini Ada Pola Jahat dalam Pelaksanaan Seleksi TWK untuk Pegawai KPK

"Tentu kekecewaan ini kami tujukan mewakili rakyat Indonesia dan mewakili seluruh pegawai, bukan hanya 75 pegawai saja.

Karena ini harapan Indonesia bersih. Simbol-simbol kejujuran dan integritas yang diluluhlantakkan dengan cara-cara yang demikian," ucap Giri.

Giri diketahui masuk dalam 75 pegawai tak lolos TWK, sebuah tes yang dimaksudkan sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).