"Janganlah persoalan ini, belum dipahami sepenuhnya oleh kita semuanya, tetapi justru digoreng kanan-kiri akhirnya keluar dari substansi tujuan yang hendak dicapai," kata Moeldoko.

Baca juga: Ada soal TWK, TIU dan TKP, Ini Passing Grade untuk Tes SKD Sekolah Kedinasan 2021

"Sebaiknya kita sudahilah energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK ini. Perlu sikap bijak dari semua pihak untuk menyikapi situasi ini," imbuhnya.

Moeldoko kemudian memaparkan bahwa TWK harus dilihat dari bentuk penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintahan. Dalam konteks KPK, hal ini menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Selama ini sudah berjalan, dan tidak hanya ranah KPK saja tetapi seluruh mereka yang berproses atas alih status ASN di semua lembaga. Sekali lagi bahwa ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk juga di kalangan BUMN," kata dia.

Ia kemudian memberikan contoh bahwa TWK juga dilakukan di BPIP. Bahkan, menurut dia, ada pegawai di BPIP yang juga tidak lolos TWK.

"Soal tidak lolos uji TWK, sebenarnya tidak hanya di KPK. Tetapi di lembaga-lembaga lain juga pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP juga ada. Begitu tes TWK mereka ternyata tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut, kenapa yang di KPK begitu diributkan," ungkap Moeldoko.

Terkait mekanisme TWK yang jadi polemik, ia merekomendasikan pihak terkait untuk melibatkan NU dan Muhammadiyah.
"KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk melibatkan NU dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan Kebhinekaan Indonesia.

Juga perlu dipikirkan sejumlah skenario atas perbaikan terhadap mereka-mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang, yaitu melalui pendidikan kedinasan seperti yang diinginkan Bapak Presiden karena ini memang harus diperkuat dari waktu ke waktu," imbuh dia.(tribun network/ham/fik/dod)