Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mahfud MD Bersama Akademisi, Aktivis HAM, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama Bahas Pembangunan Papua

Mahfud MD kembali menggelar dialog dengan akademisi, aktivis HAM, tokoh Papua, dan tokoh agama tentang pembangunan Papua

Mahfud MD Bersama Akademisi, Aktivis HAM, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama Bahas Pembangunan Papua
Tim Humas Kemenko Polhukam
Suasana dialog Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan akademisi, aktivis HAM, tokoh Papua, dan tokoh agama tentang pembangunan Papua di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Kamis (27/5/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menggelar dialog dengan akademisi, aktivis HAM, tokoh Papua, dan tokoh agama tentang pembangunan Papua di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Dalam silaturrahmi kebangsaan bertajuk “Membangun Papua Menuju Damai dan Sejahtera” itu Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pemerintah membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan dan dialog.

Mahfud MD mengatakan sebagian besar warga Papua juga menyatakan mendukung pembangunan di Papua.

Mereka, kata Mahfud MD, mengharapkan Papua dibangun dengan damai.

Berdasarkan survei yang dilakukan BIN dengan sejumlah universitas, kata Mahfud MD, 92 persen warga Papua pro NKRI dan mendukung pembangunan di Papua.

Baca juga: Perlu Kebijakan Menyeluruh untuk Atasi Persoalan Radikalisme dan Otonomi Khusus Papua

"Sebanyak 82 persen setuju Otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya 8 persen yang menolak," kata Mahfud MD dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam, Kamis (27/5/2021).

Dari 8 persen tersebut, kata dia, terbagi tiga yakni mereka yang bergerak di jalur politik, klandestin, dan Kelompok Kriminal Bersenjata.

"Yang paling kecil yakni KKB ini, inilah yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Terorisme. Jadi yang dihadapi adalah KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi, jadi bukan KKB Papua," kata Mahfud.

Sementara itu Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan komitmen presiden dalam membangun Papua sangat tinggi.

Baca juga: Kapolri Siapkan Strategi Pengamanan PON ke XX dan Papernas XVI 2021 di Papua

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas